Mahfud MD Minta PPATK Bantu Polri Usut Kasus Dugaan Aksi Cepat Tanggap Lakukan Penyelewengan Dana

TRIBUNBEKASI.COM - Lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) sempat menodong Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Dijelaskan Mahfud MD sendiri, ACT ketika itu langsung menodongnya terkait untuk memberikan endorsement.

Terkait endorsement ACT, diakui Mahfud MD di akun Twitternya @mohmahfud pada Selasa, 5 Juli 2022.

Di akun Twitternya, Mahfud MD juga mengunggah sebuah video berdurasi 1 menit 21 detik itu.

Baca juga: Jika ACT Terbukti Selewengkan Dana, Mahfud MD: Bukan Hanya Dikutuk Tapi Diproses Secara Hukum Pidana

Baca juga: ACT Pernah Menodong Mahfud MD untuk Endorsement: Ketika Saya Baru Selesai Memberi Khutbah Jumat

Baca juga: Terkait Wacana Penundaan Pemilu 2024, Mahfud MD Beberkan Sikap Presiden Jokowi

Diketahui, video yang diunggah Mahfud MD tersebut merupakan video endorsement untuk ACT.

Mahfud sebut endorsment ACT dilakukan pada periode sekitar 20016-2017.

Dimana pembuatan video tersebut dilakukan atas dasar rasa kemanusiaan.

"Saat meminta endorsement pihak ACT tiba-tiba datang ke kantor saya dan pernah menodong ketika saya baru selesai memberi khutbah Jumat di sebuah masjid raya di Sumatera."

"Mereka menerangkan tujuan mulianya bagi kemanusiaan. Sy sudah meminta PPATK untuk membantu POLRI dlm mengusut ini," tulis Mahfud di akun Twitternya.

"Pada 2016/2017 saya pernah memberi endorsement pada kegiatan ACT karena alasan pengabdian bagi kemanusiaan di Palestina, korban ISIS di Syria, dan bencana alam di Papua."

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyatakan ACT harus diproses secara hukum jika terbukti melakukan penyelewengan hasil donasi masyarakat.

"Tapu jika ternyata dana-dana yang dihimpun itu diselewengkan maka ACT bukan hanya harus dikutuk tapi juga harus diproses secara hukum pidana," tegasnya.

Densus 88 Turun Tangan

Terpisah, Kabag Banops Densus 88 Antiteror Polri, Kombes Pol Aswin Siregar, mengungkapkan pihaknya sedang mendalami dugaan penyelewengan dana lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT).