Berita Nasional

Lili Pintauli Resmi Mundur, Sidang Etik KPK Terkait Gratifikasi MotoGP Mandalika Dinyatakan Gugur

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pun telah meneken surat keputusan presiden (keppres) soal pemberhentian Lili.

Editor: Ichwan Chasani
Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama
Dewas KPK menghentikan sidang dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Sebabnya, Lili Pintauli telah resmi mengundurkan diri. 

TRIBUNBEKASI.COM — Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) akhirnya memutuskan untuk menghentikan sidang dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

"Dewan Pengawas KPK menyatakan sidang etik gugur dan tidak melanjutkan penyelenggaraan sidang etik tersebut," ucap Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean membacakan putusan sidang di kantor Dewas KPK, Jakarta, Senin (11/7/2022).

Sidang etik tersebut digelar berkaitan dengan dugaan Lili Pintauli telah menerima gratifikasi berupa akomodasi dan tiket menonton MotoGP di Mandalika, Nusa Tenggara Barat, pada Maret 2022, dari PT Pertamina (Persero).

Keputusan ini disebabkan Lili Pintauli telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Wakil Ketua KPK. 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pun telah meneken surat keputusan presiden (keppres) soal pemberhentian Lili.

Baca juga: Diduga Tercemar Limbah, Ribuan Ikan Sapu-sapu Tewas di Kali Kramat Jati

Baca juga: Pospay Syariah Segera Lengkapi Fitur Pembayaran Haji dan Umrah

Baca juga: Isak Tangis Keluarga Iringi Pemakaman Jenazah Pelawak Rini S Bon Bon

"Terperiksa tidak lagi menjadi bagian insan Komisi, sehingga dugaan kode etik dan pedoman perilaku tidak dapat dipertanggungjawabkan," kata Tumpak Hatorangan Panggabean.

Atas putusan Dewas KPK, Lili menyatakan menerima. "Saya menerima penetapan majelis," ucap Lili.

Adapun kasus dugaan pelanggaran etik yang menjerat Lili Pintauli ini bukanlah untuk yang pertama kalinya. 

Pada Agustus 2021, Lili terbukti melanggar etik karena menyalahgunakan pengaruh sebagai pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi.

Dia juga berhubungan langsung dengan eks Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK.

Atas pelanggaran itu, Lili dikenakan sanksi berat berupa pemotongan gaji 40 persen selama 12 bulan.

Sementara itu, Jokowi resmi menerbitkan Keppres pemberhentian Lili sebagai Wakil Ketua KPK masa jabatan 2019-2023 pada hari ini. (Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama)

Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved