Berita Karawang

Pemkab Karawang Segera Lakukan Lelang Jabatan untuk Posisi 14 Kepala Dinas yang Kosong

Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana menyatakan akan segera melakukan lelang jabatan, untuk mengisi posisi kepala dinas yang masih kosong.

Penulis: Muhammad Azzam | Editor: AC Pinkan Ulaan
TribunBekasi.com/Muhammad Azzam
Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana menyatakan akan segera melakukan lelang jabatan, untuk mengisi posisi kepala dinas yang masih kosong. Keterangan foto: (ilustrasi) Cellica Nurrachadiana saat ditemui usai peresmian rumah restorative justice (RJ) di Desa Kutapohaci, Kecamatan Ciampel, pada Kamis (7/7/2022). 

TRIBUNBEKASI.COM, KARAWANG -- Pemerintah Kabupaten Karawang segera melakukan lelang 14 jabatan kepala dinas yang kosong.

Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana, mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), agar dapat melakukan lelang jabatan.

"Kami akan segera melaksanakan lelang jabatan, menunggu izin dari KASN. Suratnya sudah kami kirim ke sana,) tinggal menunggu balasan," kata Cellica pada Sabtu (16/7/2022).

Setelah mendapatkan izin dari KASN, kata Cellica, lelang jabatan akan segera dilakukan.

Ada 14 jabatan kosong di eselon II, antara lain jabatan Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Perpustakaan dan Arsip (Perpus), Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perikanan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset (BPKAD), Inspektorat, Asisten Pembangunan dan Asisten Bidang Administrasi, serta 2 jabatan staf ahli.

"ke-14 jabatan itu Insyaallah segera terisi. Tapi tentunya semua itu membutuhkan waktu dan tidak perlu terburu-buru," kata Cellica.

Tidak sesuai aturan

Kelompok pakar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang menyoroti banyaknya pelaksana tugas, atau Plt, dalam jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Karawang.

Karena itu Dewan Pakar DPRD menyarankan anggota DPRD Karawang mendorong Pemkab segera mengisi jabatan kosong tersebut.

"Kami sudah sudah diajak diskusi dengan DPRD, memang kekosongan jabatan itu, dalam hal ini diisi plt, harus segera diisi," kata Ketua Kelompok Pakar DPRD Karawang Sonny Hersona, pada Rabu (22/6) lalu.

Sonny menjelaskan, secara normatif jabatan pelaksana tugas pada pemerintahan sesuai dengan aturan yang berlaku, paling lama tiga bulan lalu bisa ditambah satu kali selama tiga bulan.

"Ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, kemudian diturumlan menjadi PP Nomor 48 Tahun 2016 dan ada juga surat edaran BKN Nomor 1 Tahun 2021," katanya.

Selain itu, tambah Sonny, banyaknya pelaksana tugas jabatan di Pemkab Karawang akan memengaruhi kinerja pelayanan publik.

"Jadi tentu kami juga berharap temen-temen DPRD, kalau ada yang keluar (aturan) untuk diingatkan. PLT juga tidak tepat, atau banyak jabatan kosong tidak tepat karena lokomotif pemerintahan harus jalan," katanya.

Dia menambahkan, saran dan masukan kelompok pakar ini sudah disampaikan ke DPRD Karawang.

Sehingga langkah yang dilalukan anggota DPRD, dalam hal ini dari fraksi PDI-P, Taufik Ismail sudah benar.

"Saya yakin bahwa Pemkab juga punya perencanaan sumber daya manusia karena dalam sebuah organisasi baik profit maupun non profit itu harus jelas, " tandasnya.

Sumber: Tribun bekasi
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved