Cegah Pungutan Liar Program PTSL, BPN Karawang Libatkan Kejaksaan Negeri dan Tim Saber Pungli

TRIBUBEKASI.COM, KARAWANG --- Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karawang menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang untuk mencegah pungutan liar (pungli) pada program PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap) tahun anggaran 2022.

Pihak BPN Karawang melakukan penyuluhan dengan mengundang para kepala desa terkait program PTSL.

Kepala BPN Karawang, Humaidi mengungkapkan bersama Kejari Karawang melakukan penyuluhan kepada kepala desa sebagai upaya bersama dari semua pihak untuk mensukseskan program PTSL di Kabupaten Karawang.

"Tentunya bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai program PTSL, kita juga turut libatkan Kejaksaan Negeri Karawang dan tim Saber Pungli, untuk mencegah adanya pungli ketika dilapangan," kata Humaidi, pada Kamis (21/7/2022).

Humaidi juga menambahkan BPN Karawang bersama Kejaksaan Negeri Karawang akan mengawasi secara ketat program PTSL ini.

Termasuk juga akan menggali permasalahan dan memberikan solusi untuk mencapai target terhadap keluhan-keluhan dari kepala desa.

Baca juga: Tiga Mantan Pejabatnya Ditangkap Terlibat Kasus Mafia Tanah, Ini Kata Kepala BPN Kabupaten Bekasi

Baca juga: Sepekan Dilantik Jadi Menteri ATR/BPN, Mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto Ancam Para Mafia Tanah

"BPN selalu mengadakan penyuluhan untuk memperkenalkan program PTSL ini kepada masyarakat agar masyarakat paham betapa pentingnya program ini untuk mendapatkan sertifikat legal," ujarnya.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, Martha Parulina Berliana mengapresiasi program PTSL yang banyak menguntungkan masyarakat banyak.

"PTSL itu merupakan hadiah yang sangat bagus dari Pemerintah karena menguntungkan banyak masyarakat," katanya.

BERITA VIDEO :  BERANTAS MAFIA TANAH, MASSA GELAR DOA BERSAMA

Akan tetapi, kata Martha, prosesnya harus sesuai dengan tujuan sebelumnya dan jangan sampai terjadi pungutan liar.

"Dan kita perlu bantu BPN dan masyarakat agar sinergitasnya lebih baik, dan kita juga perlu awasi semua orang yang akan menarik keuntungan secara tidak benar," jelasnya.

Empat modus yang biasa dilakukan mafia tanah

Komplotan mafia tanah menggunakan berbagai macam modus untuk mengubah sertifikat tanah milik seseorang menjadi milik orang lain.

Tentunya para mafia tanah ini mendapatkan imbalan uang dari orang yang menyuruh mengubah sertifikat itu.

Modus mafia tanah ini terungkap setelah pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 30 orang yang terlibat mafia tanah.

Inilah modus-modus yang digunakan para mafia tanah itu:

1. Peran pengganti

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, mencontohkan kasus artis Nirina Zubir di mana pelaku menggunakan peran pengganti.

Tugas peran pengganti ini adalah bertindak sebagai orang yang seolah-olah mendapat kuasa untuk mengurus surat kehilangan.

"Terjadi peralihan hak lalu dibuat surat palsu, dibuat akta peralihan hak dan beralih surat tersebut. Makanya ada notaris yang kami tangkap dalam proses ini," katanya, Senin (18/7/2022).

Modus selanjutnya adalah para tersangka ini mencari lahan-lahan kosong tanpa ada penjagaan atau papan pemberitahuan kepemilikan.

Para pelaku juga meminta bantuan oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta oknum kecamatan dan kelurahan.

"Kemudian sesudah bersertifikat maka akan dibuat dokumen PM 1 seperti AJB akta peralihan, PM 1 ini lah yang sering dijadikan dasar untuk melakukan gugatan di PTUN oleh mafia tanah," kata Hengki.

3. Peta palsu

Mantan Kapolres Jakarta Barat ini melanjutkan, modus lain yang sering digunakan yakni para mafia mencari tanah tak bersertifikat.

Biasanya mereka akan meminta bantuan pihak kelurahan, kecamatan hingga BPN untuk mengurus girik palsu sebelum naik ke sertifikat.

Oknum BPN biasanya berperan membuat gambar ukur dan peta palsu terhadap lahan yang dijadikan target sasaran.

Namun, peta bidang itu terkadang berlebihan karena sebagian tanah orang lain sering dimasukkan menjadi milik mafia tanah.

"Di sini terkadang ini ada pendapat salah SOP, salah administrasi, tapi dalam lidik kami di dalamnya ada niat jahat," ucapnya.

4. Manfaatkan PTSL

Para mafia tanah juga memanfaarkan program dari Presiden Joko widodo terkait pembuatan sertifikat bernama pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)

Artinya korban menyerahkan sertifikat, tapi oleh mafia tanah justru diubah nama pemiliknya dan terdaftar di BPN.

"Terakhir ini modus paling canggih, mereka menggunakan akses ilegal dengan menginput data, Pelaku melakukan validasi perubahan data lahan milik orang lain tanpa disadari korbannya," katanya.

(Laporan Wartawan TribunBekasi.com, Muhammad Azzam/Maz/Wartakotalive.com, Miftahul Munir/m26)