Berita Nasional

BPK Nilai Aplikasi e-PNBP Tidak Akurat, Haerul Saleh Minta Kementerian Terkait Tingkatkan Kinerja

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soroti aplikasi e-PNBP versi 2 yang dinilai tidak akurat dan tak bisa diandalkan.

Editor: Panji Baskhara
Istimewa
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soroti aplikasi e-PNBP yang dinilai tidak akurat dan tak bisa diandalkan. Foto: aplikasi e-PNBP 

TRIBUNBEKASI.COM - Pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Diketahui BPK serahkan LHP Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2021.

Dalam penyerahan LHP ini ada hal yang baru, yakni selain dihadiri Pimpinan Pemeriksa Keuangan IV, Haerul Saleh.

Selain itu hadir Nyoman Adhi Suryadnyana, selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK, Daniel Lumban Tobing, selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK.

Baca juga: Ruang BPKD Disegel Kejari Kabupaten Bekasi Setelah Dua Oknum Auditor BPK Jawa Barat Ditangkap

Baca juga: Kejari Kabupaten Bekasi Segel Kantor BPKD Usai OTT Dua Oknum Auditor BPK Jawa Barat

Baca juga: Terpilih Jadi Ketua Umum PPBTPI 2022-2027, Berikut Program yang Disiapkan Badaruddin Puang Sabang

Bahkan turut serta hadir Hendra Susanto selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII BPK.

Selain itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar juga turut hadir didampingi Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Hartono.

Hadir juga Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong bersama dengan pejabat tinggi pramata dua kementerian itu.

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV, Haerul Saleh saat menyampaikan LHP mengingatkan pesan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), apabila setiap rupiah uang yang dikelola oleh negara harus dipertanggungjawabkan.

Untuk itu, kata Haerul, BPK hadir, melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Hal itu untuk memastikan keuangan negara dikelola secara akuntabel, transparan, efektif, dan patuh ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 BPK memberikan Opini WTP,” kata Haerul dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/7/2022).

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved