Berita Politik

Fahri Bachmid Ungkap Polemik Dua Versi Musda V DPD Partai Golkar Kota Bekasi Secara Hukum

Hingga kini, polemik kepengurusan DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Bekasi masih berlanjut.

Editor: Panji Baskhara
Istimewa via Kompas.com
Polemik kepengurusan DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Bekasi masih berlanjut. Logo: Partai Golkar 

Dalam hal ini telah lewat 60 hari sebagai syarat waktu yang ditentukan UU parpol.

Padahal, lanjutnya, berdasarkan ketentuan norma pasal 32 UU parpol disebutkan bahwa perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai.

Hal itu sudah diatur dalam AD/ART, kemudian penyelesaian perselisihan internal parpol dilakukan oleh mahkamah partai politik yang dibentuk oleh partai terkait.

"Secara faktual, Mahkamah Partai Golkar belum memberi penyelesaian sebagaimana mestinya, sehingga secara hukum dianggap Mahkamah Partai Golkar tak bisa menyelesaikan sengketa internal itu, alhasil harus diselesaikan oleh pengadilan,” kata Fahri Bachmid dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/8/2022).

Secara hukum, kata Fahri Bachmid, Nofel Saleh Hilabi terpilih sebagai ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi periode 2020-2025.

Hal tersebut tertuang di dalam keputusan Musda V DPD Partai Golkar Kota Bekasi Nomor KEP-08/MUSDA-V/GOLKAR/X/2021, sesuai ketentuan hukum yang berlalu.

Namun, DPD I Golkar Jabar mengeluarkan produk SK Nomor : SKEP-75/GOLKAR/XI/2021 tertanggal 1 November 2021.

Dimana mengesahkan Musda V DPD Golkar Kota Bekasi versi Ade Puspitasari.

Padahal, tambah dia, secara prinsip telah nyata abaikan dan merugikan kepentingan penggugat dan bertentangan dengan aturan Partai Golkar.

Sehingga keputusan itu dapat dikualifisir bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penggugat ajukan gugatan dan meminta ke majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi untuk menyatakan batal dan tidak sah kepengurusan Musda versi Ade Puspitasari.

Kemudian, tegas Fahri, penggugat minta agar Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan sah dan berkekuatan hukum seluruh hasil Musda V DPD Partai Golkar Kota Bekasi versi Nofel Saleh Hilabi.

"PN Bekasi juga harus memerintahkan DPD 1 Partai Golkar Jawa Barat untuk menerbitkan kepengurusan Musda versi Nofel Saleh Hilabi" tegas Fahri.

Fahri menjelaskan bahwa persidangan telah berjalan, mulai dari pembacaan gugatan hingga tergugat I dan II pun telah mengajukan jawaban.

Halaman
123
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved