Berita Politik

Fahri Bachmid Ungkap Polemik Dua Versi Musda V DPD Partai Golkar Kota Bekasi Secara Hukum

Hingga kini, polemik kepengurusan DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Bekasi masih berlanjut.

Editor: Panji Baskhara
Istimewa via Kompas.com
Polemik kepengurusan DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Bekasi masih berlanjut. Logo: Partai Golkar 

TRIBUNBEKASI.COM - Polemik kepengurusan DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Bekasi masih berlanjut.

Diketahui, ada dua versi perkara gugatan sengketa kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Bekasi.

Diketahui, pada 29 Oktober 2021, DPD Partai Golkar Kota Bekasi menggelar Musyawarah Daerah (Musda) V.

Musda V DPD Partai Golkar Kota Bekasi tersebut digelar langsung di Hotel Horison, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Baca juga: Elektabilitas Partai Golkar Naik, Dave Laksono Ungkap Kinerja Airlangga Hartarto

Baca juga: Alhadiid, Pengusaha dan Kader Muda Partai Golkar Calonkan Diri Sebagai Ketua KNPI Jakarta Timur

Baca juga: Indonesia Network Election Survey Sebut Elektabilitas Partai Golkar dan Airlangga Hartarto Tertinggi

Hasil Musda V tersebut, Nofel Saleh Hilabi terpilih sebagai ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi periode 2020-2025.

Sementara pada tanggal yang sama bertempat di Graha Bintang, Kota Bekasi, digelar juga Musda V DPD Partai Golkar Kota Bekasi.

Musda V Partai Golkar Kota Bekasi di Graha Bintang tersebut menetapkan Ade Puspitasari didapuk jadi ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi periode 2020-2025.

Adanya dualisme tersebut, Nofel Saleh Hilabi sebagai penggugat, melawan DPD I Partai Golkar Provinsi Jawa Barat sebagai tergugat I, sementara Ade Puspitasari sebagai tergugat II.

Fahri Bachmid, selaku kuasa hukum pengugat Nofel Saleh Hilabi, mengatakan, adapun yang menjadi objek gugatan dalam perkara tersebut adalah hasil penyelenggaran Musda V Partai Golkar Kota Bekasi versi Ade Puspitasari, yang disahkan tergugat I, TB Ace Hasan Syadzily, sebagai anggota DPR-RI periode 2019–2024 Fraksi Partai Golkar.

Dalam hal ini adalah Surat Keputusan (SK) Nomor : SKEP- 75/GOLKAR/XI/2021 tertanggal 1 November 2021 tentang pengesahan komposisi dan dan personalia DPD Partai Golkar Kota Bekasi masa jabatan 2020-2025.

Fahri Bachmid berpendapat, secara yuridis terkait pengajuan perkara gugatan penggugat, sebelumnya ditempuh mekanisme penyelesaian secara internal melalui Mahkamah Partai Golkar.

Pihaknya secara formal ajukan permohonan tertulis melalui Mahkamah Partai Golkar pada Senin 15 November 2021 pukul 17.05 WIB.

Hal itu sesuai tanda terima permohonan Nomor: 80/TTP-PAN.MPG/X/2021, dan telah digelar persidangan pertama terkait pengajuan keberatan dalam sengketa kepengurusan partai ini.

Namun, hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bekasi terhadap permohonan di mahkamah partai tersebut belum juga mendapatkan penyelesaian.

Dalam hal ini telah lewat 60 hari sebagai syarat waktu yang ditentukan UU parpol.

Padahal, lanjutnya, berdasarkan ketentuan norma pasal 32 UU parpol disebutkan bahwa perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai.

Hal itu sudah diatur dalam AD/ART, kemudian penyelesaian perselisihan internal parpol dilakukan oleh mahkamah partai politik yang dibentuk oleh partai terkait.

"Secara faktual, Mahkamah Partai Golkar belum memberi penyelesaian sebagaimana mestinya, sehingga secara hukum dianggap Mahkamah Partai Golkar tak bisa menyelesaikan sengketa internal itu, alhasil harus diselesaikan oleh pengadilan,” kata Fahri Bachmid dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/8/2022).

Secara hukum, kata Fahri Bachmid, Nofel Saleh Hilabi terpilih sebagai ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi periode 2020-2025.

Hal tersebut tertuang di dalam keputusan Musda V DPD Partai Golkar Kota Bekasi Nomor KEP-08/MUSDA-V/GOLKAR/X/2021, sesuai ketentuan hukum yang berlalu.

Namun, DPD I Golkar Jabar mengeluarkan produk SK Nomor : SKEP-75/GOLKAR/XI/2021 tertanggal 1 November 2021.

Dimana mengesahkan Musda V DPD Golkar Kota Bekasi versi Ade Puspitasari.

Padahal, tambah dia, secara prinsip telah nyata abaikan dan merugikan kepentingan penggugat dan bertentangan dengan aturan Partai Golkar.

Sehingga keputusan itu dapat dikualifisir bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penggugat ajukan gugatan dan meminta ke majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi untuk menyatakan batal dan tidak sah kepengurusan Musda versi Ade Puspitasari.

Kemudian, tegas Fahri, penggugat minta agar Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan sah dan berkekuatan hukum seluruh hasil Musda V DPD Partai Golkar Kota Bekasi versi Nofel Saleh Hilabi.

"PN Bekasi juga harus memerintahkan DPD 1 Partai Golkar Jawa Barat untuk menerbitkan kepengurusan Musda versi Nofel Saleh Hilabi" tegas Fahri.

Fahri menjelaskan bahwa persidangan telah berjalan, mulai dari pembacaan gugatan hingga tergugat I dan II pun telah mengajukan jawaban.

Saat ini, kata Fahri, agenda mendengarkan replik dari penggugat dan pada 22 Agustus 2022 adalah proses pembuktian.

"Kami harap proses persidangan dapat berjalan secara fair dan objektif. Kami yakin majelis hakim akan bersikap imparsial, kredibel, dan dapat menegakan hukum dan keadilan dalam perkara tersebut" jelasnya.

Fahri Bachmid menambahkan, secara filosofis, pengajuan gugatan sengketa parpol oleh penggugat Nofel Saleh Hilabi ini adalah sebuah perlawanan hukum yang bersifat legal konstitusional.

Menurutnya, hal ini adalah suatu ikhtiar legal dalam rangka melakukan koreksi terhadap tindakan dan perbuatan administrasi yang potensial deviasi.

"Sehingga penggugat mengunakan saluran serta alat legal yang tersedia" tutup Fahri Bachmid.

(TribunBekasi.com/BAS)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved