Berita Kriminal

Kasus Pungli PTSL di Kabupaten Bekasi, Apa Alasan Kades Lambangsari Ajukan Penangguhan Penahanan?

Kepala Desa Lambangsari, PH, mengajukan penangguhan penahanan setelah terjerat kasus dugaan pungli penyelenggaraan PTSL.

Penulis: Rangga Baskoro | Editor: Panji Baskhara
Tribun Bekasi/Rangga Baskoro
Kades Lambangsari, PH (rompi merah jambu) saat ditahan Kejari Kabupaten Bekasi atas dugaan melakukan pungli dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 

TRIBUNBEKASI.COM - Kepala Desa Lambangsari, PH, dikabarkan ajukan penangguhan penahanan.

Pengajuan ini dilakukan setelah terjerat kasus dugaan pungutan liar (pungli) penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasie Pidsus) Kejari Kabupaten Bekasi, Dwi Hatmoko membenarkan hal tersebut.

Dia mengatakan, PH yang telah berstatus sebagai tersangka mengajukan diri untuk menanggulangi penahanan.

Baca juga: UPDATE Kasus Dugaan Pungli PTSL: Jatuh Sakit, Kepala Desa Lambangsari Ajukan Penangguhan Penahanan 

Baca juga: Nasib Desa Lambangsari setelah Oknum Kepala Desa Ditangkap Kejari Akibat Terlibat Kasus Pungli PTSL

Baca juga: Selewengkan Program Jokowi, Kepala Desa Lambangsari Diduga Pungut Uang Rp 400 Ribu Tiap Urus PTSL

"Iya betul, ada permohonan penangguhan penahanan dari tersangka," kata Dwi dikonfirmasi, Rabu (10/8/2022).

PH diduga mengalami sakit dan membutuhkan perawatan medis. Namun demikian, Dwi tak menyebutkan secara pasti alasan PH mengajukan penangguhan penahanan.

Dia mengatakan apabila PH benar mengalami sakit, pihaknya akan langsung membawa PH ke rumah sakit tanpa harus mengajukan penangguhan penahanan.

"Tidak ada menyebutkan alasan dalam pengajuan permohonan penangguhan tahanannya. Kalau pembantaran, pasti kami lakukan jika memang ada kebutuhan mendesak yang mengharuskan tersangka dilakukan perwatan medis," tuturnya.

Dwi menambahkan pihaknya masih akan mempertimbangkan permohonan penangguhan tahanan tersebut.

Kini, PH masih berada di Rutan Polres Metro Bekasi.

"Akan kami kaji dulu permohonannya. Sekarang tersangka masih di rutan polres," kata Dwi.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi tetapkan Kepala Desa Lambangsari berinisial PH, sebagai tersangka.

PH diduga terlibat kasus pungutan liar (pungli) penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi 2021.

PH diduga menginstruksikan para perangkat desa, ketua RW dan RT untuk mengutip uang sebesar Rp 400 ribu ke setiap pemohon.

Kejari mengestimasi terdapat 1.165 sertifikat warga yang pemohonnya berasal dari tiga dusun.

Total uang yang terkumpul dari hasil pungutan liar tersebut sebesar Rp 466 juta.

(TribunBekasi.com/ABS)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved