Berita Bekasi

Kasus Pungutan Liar PTSL di Desa Lambangsari, Kejari Kabupaten Bekasi Bidik Tersangka Lain

kasusnya masih dalam proses penyidikan, tak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus pungli PTSL tersebut.

Penulis: Rangga Baskoro | Editor: Dedy
Warta Kota
Ilustrasi Sertifikat Tanah -- Penyelidikan kasus dugaan pungutan liar (pungli) penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, masih terus dilakukan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi. 

TRIBUNBEKASI.COM, TAMBUN SELATAN --- Penyelidikan kasus dugaan pungutan liar (pungli) penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, masih terus dilakukan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi.

Langkah ini dilakukan tim penyidik Kejari Kabupaten Bekasi setelah menahan Kepala Desa Lambangsari berinisial PH akibat terkandung kasus dugaan pungli PTSL

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasie Pidsus) Kejari Kabupaten Bekasi, Dwi Hatmoko menjelaskan hingga kini masih melakukan penyidikan untuk mengumpulkan keterangan PH.

"Saat ini penanganan untuk perkara dimaksud. Masih pemeriksaan untuk kelengkapan perkara," kata Dwi saat dikonfirmasi, Rabu (10/8/2022).

Ia menambahkan dikarenakan kasusnya masih dalam proses penyidikan, tak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus pungli PTSL tersebut.

"Hal tersebut tetap terbuka kemungkinan. Berdasarkan kualitas peran atau kesalahan dan alat bukti," ucapnya.

Baca juga: Rugikan 24 Pemohon Sertifikat Hingga Rp 10 Miliar, Enam Orang Mafia Tanah Diringkus

Baca juga: Tiga Mantan Pejabatnya Ditangkap Terlibat Kasus Mafia Tanah, Ini Kata Kepala BPN Kabupaten Bekasi

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi menetapkan Kepala Desa Lambangsari berinisial PH, sebagai tersangka atas kasus dugaan pungutan liar (pungli) penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi 2021.

PH diduga menginstruksikan para perangkat desa, ketua RW dan RT untuk mengutip uang sebesar Rp 400.000 kepada setiap pemohon.

Kejari mengestimasi terdapat 1.165 sertifikat warga yang pemohonnya berasal dari tiga dusun. Total uang yang terkumpul dari hasil pungutan liar tersebut sebesar Rp 466 juta.

Ajukan penangguhan penahanan

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved