Berita Bekasi

Untuk Isi Kekosongan Jabatan Kades di Lambangsari, Pj Bupati Bekasi Surati Kejari karena Alasan ini

Jalannya pemerintahan Desa Lambangsari terganggu karena kepala desanya ditahan atas kasus pungli.

Penulis: Rangga Baskoro | Editor: AC Pinkan Ulaan
Warta Kota/Angga BN    
Jalannya pemerintahan Desa Lambangsari terganggu karena kepala desanya ditahan atas kasus pungli. Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan akan mengatasi masalah ini dengan menunjuk pejabat kades. Keterangan foto: Dani Ramdan, Pj Bupati Bekasi. 

TRIBUNBEKASI.COM, CIKARANG -- Pejabat (Pj) Bupati Bekasi Dani Ramdan akan menyurati pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi, terkait status hukum Kepala Desa Lambangsari PH, yang kini menjadi tersangka kasus tindak pidana korupsi (tipikor) dugaan pungutan liar (pungli) program Pendaftaran Sistematis Tanah Lengkap (PTSL).

"Kami masih menunggu informasi tertulis untuk perpanjangan masa tahanan PH, karena yang sampai ke kami masih lisan. Kami akan bersurat untuk minta pernyataan atau keterangan tertulis dari Kejaksaan," kata Dani pada Sabtu (27/8/2022).

Surat dari Kejari terkait status hukum itu akan menjadi landasan Pemerintah Kabupaten melalui DPMD, untuk memberhentikan sementara PH sebagai Kepala Desa Lambangsari.

Mengganggu jalannya pemerintahan

Dani menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lambangsari sudah menemui dirinya membahas perihal kekosongan jabatan dan pelayanan.

Saat ini Sekretaris Desa masih menjadi Pelaksana Harian (PLh) Kepala Desa Lambangsari.

"BPD-nya sudah datang, sudah kami tugasi juga untuk mengambil langkah-langkah untuk tetap mengamankan jalannya pemerintahan di Desa Lambangsari," katanya.

Untuk informasi, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi menetapkan Kepala Desa Lambangsari berinisial PH, sebagai tersangka atas kasus dugaan pungutan liar (pungli) penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi 2021.

PH diduga menginstruksikan para perangkat desa, ketua RW dan RT untuk mengutip uang sebesar Rp400.000 dari setiap pemohon.

Kejari mengestimasi terdapat 1.165 sertifikat warga yang pemohonnya berasal dari tiga dusun. Total uang yang terkumpul dari hasil pungutan liar tersebut sebesar Rp466 juta.

Halaman
123
Sumber: Tribun bekasi
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved