Berita Bekasi

Kasus Kades Pungli: Jabatan Kepala Desa Lambangsari Masih Kosong, Pj Bupati Bekasi Surati Kejari

Dani menyebutkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lambangsari sudah menemui dirinya membahas perihal kekosongan jabatan dan pelayanan.

Penulis: Rangga Baskoro | Editor: Dedy
Tribun Bekasi/Rangga Baskoro
Kades Lambangsari, PH (rompi merah jambu) saat ditahan Kejari Kabupaten Bekasi atas dugaan melakukan pungli dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 

TRIBUNBEKASI.COM, CIKARANG --- Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan akan bersurat kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi terkait status hukum Kepala Desa Lambangsari PH yang kini menjadi tersangka dugaan Pungutan Liar (Pungli) kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam program Pendaftaran Sistematis Tanah Lengkap (PTSL).

"Kami masih menunggu informasi tertulis karena kami masih lisan untuk perpanjangan masa tahanan PH. Kami akan bersurat untuk minta pernyataan atau keterangan tertulis dari Kejaksaan," kata Dani saat dikonfirmasi, Sabtu (27/8/2022).

Surat dari Kejari terkait status hukum itu akan menjadi landasan Pemerintah Kabupaten melalui DPMD memberhentikan sementara PH sebagai Kepala Desa (Kades) Lambangsari.

Dani menyebutkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lambangsari sudah menemui dirinya membahas perihal kekosongan jabatan dan pelayanan.

Saat ini Sekretaris Desa masih menjadi Pelaksana Harian (PLh) Kepala Desa Lambangsari.

"BPD-nya sudah datang. Sudah kita tugasi juga untuk mengambil langkah-langkah untuk tetap mengamankan jalannya pemerintahan di Desa Lambangsari," katanya.

Baca juga: Kades Lambangsari Ditahan, Kasus Pungli PTSL Masih Diselidiki Kejari, Bakal Ada Tersangka Baru?

Baca juga: Nasib Desa Lambangsari setelah Oknum Kepala Desa Ditangkap Kejari Akibat Terlibat Kasus Pungli PTSL

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi menetapkan Kepala Desa Lambangsari berinisial PH, sebagai tersangka atas kasus dugaan pungutan liar (pungli) penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi 2021.

PH diduga menginstruksikan para perangkat desa, ketua RW dan RT untuk mengutip uang sebesar Rp 400.000 kepada setiap pemohon.

Kejari mengestimasi terdapat 1.165 sertifikat warga yang pemohonnya berasal dari tiga dusun. Total uang yang terkumpul dari hasil pungutan liar tersebut sebesar Rp 466 juta.

BERITA VIDEO : NGAKUNYA DARI ORMAS MINTA UANG MAKSA

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved