Berita Nasional

Sebut Pensiun PNS Bikin Beban Negara, Anggota Komisi XI DPR Minta Sri Mulyani Tidak Membuat Gaduh

Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad minta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak membuat gaduh soal skema merumuskan skema pensiun PNS.

Editor: Panji Baskhara
Kompas.com
Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad minta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak membuat gaduh soal skema merumuskan skema pensiun PNS. Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani 

TRIBUNBEKASI.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebut anggaran pensiunan PNS membenani negara.

Diketahui, belum lama ini Sri Mulyani sempat menyampaikan akan merumuskan skema pensiun PNS.

Namun, usulan Sri Mulyani ini langsung ditanggapi pedas oleh Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad.

Kamrussamad minta Sri Mulyani untuk tidak membuat gaduh terkait anggaran pensiunan PNS.

Baca juga: Bantuan Pengalihan Subsidi BBM Dinilai Menkeu Sri Mulyani Bisa Meringankan Beban Masyarakat Miskin

Baca juga: Peluk Gemas Menteri Basuki Hadimujono kepada Hanif Dhakiri di Resepsi Anak Sri Mulyani

Baca juga: Kiris Pangan Dampak Perang Persulit Menteri Keuangan Negara G20, Begini Kata Sri Mulyani Indrawati

Kamrussamad mengatakan, Sri Mulyani tak perlu membuat kegaduhan dalam merumuskan skema pensiun PNS.

Memang, kata dia, melakukan perubahan skema pembiayaan APBN untuk pensiun PNS boleh dan sah.

Namun, kata Kamrussamad, semua itu harus berangkat dari niat baik untuk meningkatkan kesejahteraan PNS di masa pensiun, bukan berangkat dari narasi beban.

"Sebab kalau tidak tepat narasinya, akan muncul anggapan dari publik dan khususnya PNS, bahwa pemerintah tak menghargai pengabdian PNS," ujar Kamrussamad, Selasa (30/8/2022).

Ia menyebut, keputusan anggaran negara, selain perlu dihitung secara teknokratik, harus pula mempertimbangkan narasi-narasi yang mengiringinya.

"Semua harus berangkat dari niat baik, bukan beban," ucapnya.

Ia menjelaskan mengenai ketentuan Pasal 6 ayat (1) PP 25/1981 sebagaimana telah diubah dengan PP 20/2013.

Yakni tentang Asuransi Sosial PNS, PNS diwajibkan membayar iuran sebesar 8 persen dari penghasilan per bulan selama menjadi PNS.

Dari skema inilah dibagi lagi menjadi dana pensiun dan JHT yang dikenal dengan skema pay as you go.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved