Berita Bekasi

Tenaga Pengajar di Kabupaten Bekasi, 90 Persen Siap Implementasikan Kurikulum Merdeka

Sesuai arahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, penerapan kurikulum merdeka tidak diwajibkan diimplementasikan di setiap sekolah.

Penulis: Rangga Baskoro | Editor: Ichwan Chasani
TribunBekasi.com/Rangga Baskoro
Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan. 

TRIBUNBEKASI.COM — Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan mengatakan hampir 90 persen tenaga pengajar sekolah di Kabupaten Bekasi telah mengakses Platform Merdeka Mengajar (PMM) dalam upaya mengimplemetasikan Kurikulum Merdeka secara mandiri.

"Terkait implementasi, melihat persentas dari sekolah maupun guru yang telah mengaktifasi di PMM, kita masih di angka 90 persenan, masih ada 10 persen guru yang belum mengakses PMM," kata Dani Ramdan melalui keterangan tertulisnya, Selasa (30/8/2022).

Menurutnya, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam mengakses PMM tersebut, diantaranya, jaringan internet yang belum stabil serta masalah melek teknologi para guru.

"Penyelesaiannya akan kita dorong Diskominfosantik untuk bisa mendukung pelayanan internet di sekolah dan untuk guru yang belum melek tekologi diminta bantuan operator," katanya.

Oleh sebab itu, sesuai arahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, penerapan kurikulum merdeka tidak diwajibkan diimplementasikan di setiap sekolah.

Baca juga: Rencana Penggunaan Dana BTT Kabupaten Bekasi Tanggulangi Inflasi Didukung DPRD

Baca juga: Banyak Halte di Kota Bekasi Rusak, Dishub Akui Terkendala Anggaran Perawatan

Baca juga: SIM Keliling Kota Bekasi Rabu 31 Agustus 2022 di Metropolitan Mall Bekasi, Simak Persyaratannya

Hanya sekolah yang telah siap saja, baik dari sumber daya manusia dan sarana prasarananya yang bisa menerapkan kurikulum tersebut. 

"Kalau kurikulum merdeka ini tidak wajib, bagi sekolah yang siap saja. Dan sekolah yang siap pun terbagi tiga kategori atau tiga level. Jadi disesuaikan dengan kesiapan sekolah, karena SDM dan sarana di sekolah itu berbeda-beda," tuturnya.

Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) sendiri terdiri dari tiga level, mulai dari Mandiri Belajar (level 1), Mandiri Berubah (level 2), sampai Mandiri Berbagi (level 3). Sekolah yang sudah berada di level kedua dan ketiga sudah mengubah struktur kurikulum mereka dan tercatat di data pokok pendidikan (Dapodik). 

Meski begitu, Dani mengatakan kurikulum merdeka ini tidak bisa dipaksakan untuk diimplementasikan di sekolah yang belum memiliki kesiapan. 

"Kalau dipaksakan juga akan menjadi beban sekolah, yang penting kualitas pembelajaran di setiap sekolah ada standar yang memang sama," ujar Dani Ramdan

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved