Berita Karawang

Pertengahan September, Kejari Karawang Putuskan Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Pokir DPRD

Pemeriksaan terhadap puluhan anggota DPRD, kontraktor dan sejumlah pejabat Pemkab Karawang sudah berlangsung hampir enam bulan.

Penulis: Muhammad Azzam | Editor: Ichwan Chasani
TribunBekasi.com/Muhammad Azzam
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang, Martha Parulina Berliana. 

TRIBUNBEKASI.COM, KARAWANG — Kejaksaan Negeri Karawang bakal mengumumkan hasil penyelidikan kasus dugaan korupsi pokir (pokok pikiran) DPRD pada pertengahan September 2022.

Pemeriksaan terhadap puluhan anggota DPRD Kabupaten Karawang, kontraktor dan sejumlah pejabat Pemkab Karawang sudah berlangsung hampir enam bulan.

"Kami sudah melakukan pemeriksaan kepada sejumlah orang termasuk anggota DPRD terkait dugaan adanya fee dalam kegiatan pokir. Pemeriksaan sebentar lagi akan selesai kita lakukan dan pertengahan bulan ini akan kita sampaikan, " kata Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, Martha Parulina Berliana, Kamis (1/9/22).

Dia menerangkan, pada pertengahan September nanti penyidik kejaksaan akan memutuskan apakah kasusnya bakal lanjut atau dihentikan.

Lamanya hasil itu, kata Martha, karena pemeriksaan dugaan korupsi  pokir sedikit memakan waktu. Alasannya karena pihaknya harus memeriksa banyak orang bukan hanya anggota DPRD. Selain itu pihaknya juga melakukan cek lapangan terkait pengerjaan fisik pokir.

Baca juga: Lowongan Kerja Karawang: Perusahaan Bidang Otomotif Butuh 20 Orang Operator Lulusan SMA/SMK

Baca juga: Lowongan Kerja Karawang: PT Toyoda Gosei Indonesia di KIIC Butuh Tenaga Operator Produksi

"Untuk mendapat kepastian kami memeriksa dari hulu hingga hilir, termasuk pekerjaan fisiknya, " katanya.

Martha mengatakan, pihaknya tidak terburu-buru dalam menangani dugaan korupsi pokir. Alasannya pemeriksaan masih dalam tahap penyelidikan sehingga penyidik masih mempunyai waktu untuk memeriksa.

"Kami punya waktu enam bulan, itu cukup waktu dalam memeriksa. Kami pastikan proses pemeriksaan ini kami jalani sesuai waktu yang kami punya, " katanya.

Sebelumnya sempat diberitakan pengakuan salah satu ketua partai yang melakukan PAW  dua orang anggotanya yang duduk dikursi DPRD Karawang karena menolak menyetor fee dari dana aspirasi sebesar 5 persen dari nilai proyek.

Akibatnya rencana PAW itu terjadi kegaduhan karena mendapat tanggapan keras di masyarakat. Bahkan sejumlah elemen masyarakat melaporkan kasus fee 5 persen itu ke Kejari Karawang.

Masyarakat menduga statemen ketua partai itu menguatkan dugaan selama ini terjadi penyalahgunaan proyek aspirasi. Hingga akhir Kejari Karawang menerima laporan itu dan melakukan penyelidikan hingga segera memanggil seluruh anggota DPRD Karawang. 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved