Berita Karawang

Ramai Penolakan Revisi RTRW, Sekda Karawang Sebut Perlu karena Ada Proyek Strategis Nasional

Sekretaris Daerah (Sekda) Karawang Acep Jamhuri menegaskan, revisi RTRW itu perlu karena adanya proyek strategis nasional di Karawang.

Penulis: Muhammad Azzam | Editor: Dedy
TribunBekasi.com
Sekretaris Daerah (Sekda) Karawang Acep Jamhuri --- Sekretaris Daerah (Sekda) Karawang Acep Jamhuri menegaskan, revisi RTRW itu perlu karena adanya proyek strategis nasional di Karawang. 

"Kalau misalnya oh ini proyek strategis nasional, ada PLTGU, tetap ngotot gak boleh berubah, ya harus berubah lah. Mau tidak mau," kata dia.

Sebelumnya, Massa membubarkan rapat terbuka Pemerintah Kabupaten Karawang dengan agenda  konsultasi publik mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Hotel Brits, Karawang Barat, Kamis (1/9/2022).

Kegiatan itu dibubarkan paksa oleh sejumlah aktivis lingkungan maupun warga. Pembubaran itu dilakukan karena panitia rapat dianggap akan memaksakan kehendak.

Sebab yang diundang bukan kalangan warga yang berkepentingan dalam perubahan RTRW itu.

"Agendanya kan konsultasi publik tentang revisi RTRW. Seharusnya dimulai dengan konsultasi bersama aparat desa terlebih dahulu. Tidak serta merta dibawa ke forum level kabupaten," ujar Ketua Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Lodaya, Nace Permana yang turut hadir pada Kamis (1/9/2022).

Alasan lainnya, lanjut Nace, yang diundang panitia dalam rapat itu terkesan dipilah-pilah, bukan berasal dari masyarakat yang berkepentingan.

Padahal, merevisi RTRW sama saja dengan merubah peradaban manusia.

Nace menyontohkan, melalui perubahan RTRW masyarakat desa bisa berubah menjadi masyarakat perkotaan dalam beberapa tahun saja.

Jika masyarakat desa itu tidak diajak musyawarah tentunya akan kaget dan tatatanan sosial bakal rusak.

"Jadi harus ditanya kepala desa terkait hal itu. Misalkan merubah tata ruang dari agraris ke industri, dampaknya akan seperti apa ini harus dikaji dulu di tingkat desa," katanya.
 
Nace tidak menampik perlunya mengenai revisi Perda RTRW karena memang harus ada penyesuaian terkait adanya proyek strategis nasional di Karawang.

Namun perubahan tersebut tentunya harus ditempuh sesuai aturan.

"Memang revisi RTRW itu diperlukan apalagi adanya strategis nasional di Karawanh. Tapi tentu harus ditempuh sesuai aturan," ungkap dia.

Selain dibubarkan di dalam ruang rapat, di luar hotel sejumlah massa ratusan dari Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat berunjuk rasa.

Mereka menuntut revisi RTRW dan KLHS dibatalkan.

Halaman
123
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved