Berita Nasional

Puluhan Koruptor Bebas Bersyarat, Pakar Komunikasi Politik: Sangat Wajar, Sudah Sesuai Undang-undang

Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Dr Emrus Sihombing sebut para koruptor bebas bersyarat sangat wajar karena sudah sesuai UU.

Editor: Panji Baskhara
Istimewa
Foto Ilustrasi: Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Dr Emrus Sihombing sebut para koruptor bebas bersyarat sangat wajar karena sudah sesuai UU. 

TRIBUNBEKASI.COM - Saat ini, masyarakat Indonesia sedang menyoroti adanya 23 koruptor bebas bersyarat.

Soal puluhan koruptor bebas bersyarat ditanggapi oleh Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Dr Emrus Sihombing.

Dr Emrus Sihombing menerangkan, hak untuk pembebasan bersyarat diperoleh, melalui pertimbangan matang.

Bakan, pembebasan bersyarat koruptor ini dilakukan secara komprehensif dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Baca juga: Kompak! Sebanyak 23 Koruptor Bebas Bersyarat, Pengamat Hukum: Sudah Sesuai Undang-undang Baru

Baca juga: Alasan Ketua Umum PP HIMMAH Minta Kejagung Bekerja Keras Memburu Koruptor Surya Darmadi alias Apeng

Baca juga: Gerakan Bersihkan Jakarta dari Koruptor Formula E, Pendemo Ini Gelar Teatrikal di depan Gedung KPK

Emrus mengatakan dari perspektif formal atau hukum, sesuai undang-undang itu merupakan hak para terpidana.

Dimana terpidana memperoleh pembebasan bersyarat, setelah menjalani masa tahanan sebagaimana ketentuan yang ada. 

"Bagaimanapun, Kemenkumham dalam hal ini Lapas, pasti telah mempertimbangkan semua aspek baik hukum maupun aspek lainnya seperti  perilaku terpidana selama berada di penjara."

"Kemudian, dari perspektif hak kemerdekaan, program pembebasan bersyarat yang diperoleh mantan sangat wajar" kata Dr Emrus Sihombing, Rabu (7/9/2022).

"Itu hak sesuai undang-undang untuk menikmati udara bebas dan tidak berada di penjara lagi."

"Karena bagaimanapun, selama sudah menjalani hukuman dan tidak melakukan pelanggaran wajar diberikan.

"Oleh karena itu, pembebasan bersyarat merupakan hak setelah menjalani hukuman," ungkap Emrus.

Emrus mengimbau publik bisa melakukan evaluasi terhadap para koruptor yang sudah keluar dari penjara.

Ini tidak terkait dengan satu orang koruptor tetapi untuk semua kasus korupsi, siapapun itu. 

"Evaluasi perilaku para mantan terpidana korupsi, apakah mereka benar-benar berubah atau tidak."

Halaman
1234
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved