Berita Karawang

Ratusan Massa Aliansi Buruh Karawang Demo Tolak Kenaikan BBM di Kantor Bupati dan DPRD

Ada tujuh elemen serikat buruh yang turut aksi unjuk rasa, yaitu SP KEP SPSI, SP LEM SPSI, SP TSK SPSI, SP RTMM, Kasbi, SARBUMUSI, dan FSPMI.

Penulis: Muhammad Azzam | Editor: Ichwan Chasani
TribunBekasi.com/Muhammad Azzam
Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Pangkal Perjuangan melakukan unjuk rasa menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) di depan kantor Bupati dan DPRD Karawang, pada Jumat (9/9/2022). 

TRIBUNBEKASI.COM, KARAWANG — Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Pangkal Perjuangan melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di depan kantor Bupati dan DPRD Karawang, pada Jumat (9/9/2022).

Pengamatan di lapangan, massa aksi buruh mengawali aksi dengan long march dari sejumlah kawasan industri.

Lalu pada pukul 10.00 WIB, mereka berkumpul di depan kantor bupati karawang.

Sejumlah spanduk bertuliskan penolakan kenaikan harga BBM, Omnibus Law hingga RKUHP ditempelkan di pagar kantor bupati.

Para perwakilan massa buruh melakukan orasi di atas mobil komandan secara bergantian.

Baca juga: Lowongan Kerja Karawang: Sabtu Besok Terakhir, PMA Jepang Produsen Lampu Butuh 50 Orang Operator

Baca juga: Makan Hewan Ternak Warga, Damkar Karawang Tangkap Ular Sanca Sepanjang 5 Meter

Mereka menyampaikan bila subsidi BBM dianggap tidak tepat sasaran, maka pemerintah pusat harusnya memperbaiki sistemnya, bukan malah menghilangkan subsidi sehingga harga BBM naik.

Personel kepolisian juga berjaga-jaga di lokasi unjuk rasa tersebut.

Koordinator Aksi, Suparno mengatakan ada tujuh elemen serikat buruh yang ikut aksi. Mulai dari SP KEP SPSI, SP LEM SPSI, SP TSK SPSI, SP RTMM, Kasbi, SARBUMUSI, dan FSPMI.

"Total masa aksi ada 1.000 orang, kami unjuk rasa ke pemda karawang dan DPRD Karawang," katanya, pada Jumat (9/9/2022).

Dia menjelaskan, aksi unjuk rasa ini menolak kenaikan harga BBM. Selain itu juga, meminta agar pemerintah mencabut Omnibuslaw, dan meminta kenaikan upah tahun 2023 sebesar 10-20 persen.

Baca juga: Bawaslu Kabupaten Bekasi Segera Buka Pendaftaran Panitia Pengawas Pemilu 2024

Baca juga: Persipasi Kota Bekasi Fokus Perkuat Teamwork Jelang Liga 3 Jawa Barat

"Kami datang ke sini meminta agar pimpinan Karawang Bupati, Wakil Bupati dan ketua DPRD dapat mendukung kami dan memberikan rekomendasi ke pemerintah pusat," ucapnya.

Perwakilan organisasi buruh sudah diterima audiensi oleh ketua DPRD Karawang Pendi Anwar. Namun meski sudah menerima perwakilan untuk audiensi, massa aksi masih berorasi di depan gedung Pemda Karawang.

Pasalnya belum ada sikap apapun dari pimpinan Pemkab Karawang maupun DPRD Karawang. Saat ini aksi unjuk rasa juga masih berlangsung di depan kantor bupati dan akan bergeser ke depan kantor DPRD Karawang.

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved