Berita Bekasi

Kades Cibuntu Ditangkap Jaksa Kejari Kabupaten Bekasi karena Pungli PTSL

Kades Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, berinisial AR, ditangkap pihak Kejari Kabupaten Bekasi karena pungli PTSL.

Penulis: Rangga Baskoro | Editor: AC Pinkan Ulaan
Tribun Bekasi/Rangga Baskoro
Kades Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, berinisial AR, ditangkap pihak Kejari Kabupaten Bekasi pada Kamis (8/9/2022), karena melakukan pungli Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) . 

TRIBUNBEKASI.COM, CIKARANG -- Satu lagi kepala desa di wilayah Kabupaten Bekasi tersandung kasus pungutan liar atau pungli.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi menangkap Kepala Desa (Kades) Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, berinisial AR pada Kamis (8/9).

Kasus AR ini seperti kasus Kades Lambangsari berinisial PH, yang lebih dulu ditangkap, yakni pungli Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang merupakan program unggulan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kepala Seksi (Kasie) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kabupaten Bekasi, Barkah Dwi Hatmoko, menjelaskan bahwa AR meminta bayaran lebih banyak dalam setiap pengajuan PTSL, yang jumlahnya 5.800 bidang tanah di wilayahnya.

"Berdasarkan SKB Tiga Menteri, warga yang mengajukan permohonan PTSL hanya dibebani tarif sebesar Rp150.000 untuk wilayah Jawa dan Bali. Namun AR meminta dengan jumlah yang lebih banyak," tutur Hatmoko melalui keterangan tertulisnya, Senin (12/9).

Instruksi ke bawahan

Perbuatannya berawal pada September 2021, di mana AR mengadakan pertemuan dengan para Kepala Dusun, Ketua RT dan RW serta Kaur Pembangunan dan Kaur Pemerintahan Desa Cibuntu, untuk membahas alur pemberkasan PTSL.

Ketika itu AR memerintahkan perangkatnya untuk memungut biaya sebesar Rp400.000 per bidang tanah untuk alas hak atas nama pemohon.

"Apabila belum atas nama pemohon, tiap 100 meter dikenakan biaya sebesar Rp1,5 juta ditambah Rp400.000 sehingga total pemohon harus membayar Rp1,9 juta per 100 meter. Sedangkan untuk perangkat desa nilainya dikurangi jadi Rp1,4 juta," ujar Hatmoko.

Perincian biaya tersebut kemudian diinformasikan oleh peserta rapat kepada masyarakat, sehingga para pemohon membayar lebih banyak dari yang seharusnya.

Halaman
123
Sumber: Tribun bekasi
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved