Berita Nasional

Direktur Eksekutif Energy Watch Minta Perpres BBM Direvisi: Kasihan Pertamina dan Petugasnya

Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan akui apabila revisi perpres BBM tersebut sangat diperlukan.

Editor: Panji Baskhara
Tribunnews/Jeprima
Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan akui revisi perpres BBM diperlukan. Foto Ilustrasi: petugas pengisian BBM Pertamina 

TRIBUNBEKASI.COM - Pemerintah dinilai harus terbitkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014.

Perpres itu diketahui tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM). 

Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan akui apabila revisi perpres tersebut sangat diperlukan.

Hal itu terbilang sangat diperlukan agar SPBU Pertamina di lapangan tidak kebingungan.

"Jika pemerintah serius melakukan pembatasan, segera terbitkan revisinya. Kasihan Pertamina dan petugasnya," kata Mamit lewat keterangan tertulisnya, Senin (19/9/2022). 

Dia melihat terjadi konflik antara petugas SPBU dengan konsumen terkait uji coba pembatasan Pertalite.

Sehingga, revisi Perpres merupakan kunci dalam pembatasan BBM subsidi. 

"Mereka harus menunggu Revisi Perpres 191/2014 yang mengatur mengenai pembatasan pertalite"

"Jika pun mau, BPH migas yang bertugas mengawasi penyaluran BBM subsidi menerbitkan SK Kepala BPH yang mengatur pembelian Pertalite.

"Pertanyaannya maukah BPH migas? Jangan adu Pertamina dengan konsumen," jelas Mamit.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved