Berita Jakarta

Kata Anggota DPRD DKI Jakarta Soal TGUPP: Bebani APBD, Bubarkan, Enggak Ada Manfaat dan Prestasinya!

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth sebut TGUPP bentukan Anies Baswedan tidak bermanfaat dan minim prestasi.

Editor: Panji Baskhara
Kolase TribunBekasi.com/Istimewa
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth angkat bicara soal nasib Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) jelang masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang. 

TRIBUNBEKASI.COM - Masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta akan berakhir.

Diketahui, masa jabatan Anies Baswedan tersebut akan berakhir pada Oktober 2022 mendatang.

Lalu bagaimana nasib Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), pada 16 Oktober 2022 mendatang.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth angkat bicara.

Baca juga: Anies Baswedan Mengaku Siap Jadi Capres 2024 Langsung Direspon Positif Partai Demokrat

Baca juga: Kalah Telak dengan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan Disebut-sebut Kecil Harapan Menangkan Pilpres 2024

Baca juga: Resmikan Gereja, Anies Baswedan Dikalungi Syal Putih dan Dinobatkan Bapak Kesetaraan Indonesia

Ia mengatakan, bahwa sudah seharusnya masa kerja TGUPP mengikuti berakhirnya masa jabatan Anies sebagai orang nomor satu di Jakarta.

"Sewajarnya masa kerja TGUPP otomatis berakhir saat Pak Anies tidak menjabat sebagai gubernur DKI lagi, karena fungsi, tugas dan keberadaan mereka melekat kepada Anies," kata Kenneth dalam keterangan persnya, Senin (19/9/2022).

Pria yang akrab disapa Kent itu menambahkan, bahwa dirinya sangat mendukung pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang meminta agar TGUPP dihilangkan, karena memang dirasakan tidak ada manfaatnya sama sekali bagi pembangunan di Jakarta.

"Saya sangat mendukung sekali pernyataan ketua DPRD DKI yang meminta supaya TGUPP dihilangkan, karena kenyataannya memang sangat membebani APBD."

"Bubarkan sajalah, memang enggak ada manfaatnya dan enggak ada prestasinya sama sekali," ketus Hardiyanto Kenneth.

Menurut Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI ini, keberadaan TGUPP selama kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sangatlah tidak bermanfaat serta menjadi beban dan menghambur-hamburkan uang rakyat.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved