Kata Anggota DPRD DKI Jakarta Soal TGUPP: Bebani APBD, Bubarkan, Enggak Ada Manfaat dan Prestasinya!

"Sehingga pembangunan di Jakarta bisa berjalan lebih baik dari jamannya Anies," tuturnya Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu.

Namun, Kent berharap agar Pj Gubernur DKI Jakarta agar bisa lebih memperhatikan permasalahan dalam skala mikro.

Seperti permasalahan banjir, normalisasi kali, masalah air bersih, polusi udara, kabel yang semrawut, perapihan RW kumuh, dan perbaikan jalan rusak.

"Saya berharap Pj Gubernur DKI nanti bisa lebih memperhatikan dan menyelesaikan permasalahan dalam skala mikro, karena dalam waktu jabatan beliau selama dua tahun sampai 2024 nanti, penyelesaian skala mikro lah yang di rasa paling realistis," beber Kent.

Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta itu, Pj Gubernur DKI nanti harus melakukan kegiatan yang bisa langsung di eksekusi dan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta.

"Harus fokus pada program pembangunan paling krusial dan lebih prioritas, jangan nanti malah memilih kegiatan yang perencanaannya butuh kajian terlalu lama, yang ada malah buang-buang waktu dan tidak efisien," pungkas Kent.

Perlu diketahui sebelumnya, Ketua DPRD DKI Prasetyo meminta agar TGUPP dihilangkan. Dia menganggap TGUPP merugikan pembangunan di Jakarta.

"TGUPP harus hilang. Itu yang buat kacau pembangunan di Jakarta. Dengan ide-ide dia, banyak yang merugikan," kata Prasetyo usai menghadiri Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) yang menyepakati tiga nama kandidat Pj Gubernur DKI Jakarta, pada Selasa 13 September 2022.

Politikus PDIP itu menyoroti keberadaan trotoar yang tidak tersambung dengan tali air di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, merupakan ide TGUPP yang dieksekusi pemerintah daerah.

Dia menilai ini sebagai salah satu proyek gagal yang digagas oleh TGUPP karena menyebabkan banjir.

Lalu, DPRD DKI Jakarta juga telah menyerahkan tiga nama calon Pj Gubernur pengganti Anies Baswedan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk selanjutnya diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketiga usulan DPRD DKI ialah Kasetpres Heru Budi Hartono, Sekda DKI Jakarta Marullah Matali, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar.

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul "Dukung TGUPP Dibubarkan, Anggota DPRD DKI Kenneth: Anggaran Besar Tapi Tak Ada Kerjanya!"