Berita Bekasi

Anggaran Renovasi Ruang Sidang DPRD Kota Bekasi Senilai Rp 6 Miliar Dapat Kritikan

Ariyanto Hendrata menilai agar anggaran Rp 6 miliar untuk rehabilitasi ruang paripurna DPRD Kota Bekasi bisa dikaji ulang.

Penulis: Joko Supriyanto | Editor: Ichwan Chasani
Istimewa
Ketua DPD Gelora kota Bekasi Ariyanto Hendrata. 

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI TIMUR — Langkah DPRD Kota Bekasi menyetujui anggaran rehabilitasi ruang sidang paripurna menjadi polemik dan perbincangan.

Sebab anggaran yang disetujui untuk rehabilitasi ruang sidang paripurna tersebut mencapai Rp 6 miliar.

Hal ini juga di kritisi oleh Ketua Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia) Kota Bekasi Ariyanto Hendrata.

Ariyanto Hendrata menyesalkan langkah yang diambil DPRD Kota Bekasi tersebut, apalagi langkah itu diambil di tengah kenaikan harga BBM saat ini.

"Kita bicara dari hati yang paling dalam. Saat ini masyarakat sedang kesulitan dengan kenaikan harga yang secara bersamaan. Harusnya empati lebih dikedepankan," kata Ariyanto Hendrata, dalam keteranganya, Rabu (21/9/2022).

Baca juga: Jeblok Lagi, Harga Emas Batangan Antam di Bekasi Hari Rabu Ini Rp 937.000 Per Gram, Cek Daftarnya

Baca juga: Lowongan Kerja Karawang: Terakhir Hari Ini, PT ZTT Cable Indonesia Butuh Tenaga Operator Produksi

Jika dilihat ruang sidang paripurna DPRD Kota Bekasi sangatlah masih layak untuk digunakan.

Jika rencana rehabilitasi ruang sidang tetap berlanjut, menurut Ariyanto hal itu tentunya  telah melukai perasaan masyarakat, disaat masyarakat sedang dalam kesulitan akibat inflasi dan kenaikan bahan bakar minyak.

Pihaknya menilai agar anggaran Rp 6 miliar untuk rehabilitasi ruang paripurna DPRD Kota Bekasi bisa dikaji ulang.

Apalagi pelaksanaan  rehabilitasi ruang sidang paripurna  DPRD Kota Bekasi belum dilakukan. 

"Solusi dari kami, anggaran 6 miliar tersebut direalokasi untuk bantuan sosial. Terutama untuk masyarakat yang tidak tercover melalui bantuan sosial dari pemerintah pusat," katanya.

Baca juga: Risma Buka Suara Terkait Viral 102 Juta Data e-KTP dan KK dari Kemensos Bocor

Baca juga: Mensos Risma Salurkan Bantuan ke 4 Anak Berkebutuhan Khusus di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi

Menurutnya, secara prosedur tidak ada alasan kuat untuk tidak mengalihkan anggaran rehabilitasi ruang sidang DPRD Kota Bekasi.

Artinya secara prosedur dan tata kelelo keuangan pemerintah daerah, pengalihan anggaran bisa dilakukan.

"Kan ada APBD Perubahan. Mekanisme ini bisa diambil. Bisa dialihkan saat pembahasan APBD perubahan. Persoalannya tinggal itikat baik mau atau tidak mengalihkan anggaran tersebut," ucapnya. 

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved