Berita Bekasi

Produk Makanan dan Minuman Tanpa Sertifikasi Halal Dilarang Beredar Mulai 18 Oktober 2024

Hingga akhir tahun ini, ditargetkan sebanyak 10 juta produk telah dilengkapi dengan sertifikasi halal dari BPJPH.

Penulis: Rangga Baskoro | Editor: Ichwan Chasani
TribunBekasi.com/Rangga Baskoro
Ahmad Sukandar, Kepala Bidang Koodinator Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) 

TRIBUNBEKASI.COM — Setiap produk makanan dan minuman yang tak dilengkapi sertifikasi halal, bakal dilarang beredar pada 18 Oktober 2024 mendatang.

Ahmad Sukandar, Kepala Bidang Koodinator Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan hal tersebut saat ditemui di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Rabu (21/9/2022).

Menurut Ahmad Sukandar, larangan itu berdasarkan ketentuan UU Nomoro 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dimana program tersebut diselenggarakan sejak 17 Oktober 2019 dan bakal berakhir pada 17 Oktober 2024.

"Pendaftaran akan berakhir pada 17 Oktober 2024, jadi siapa saja penjual makanan dan minuman yang enggak ada sertifikat halal sampai 18 Oktober 2024, maka produknya tidak bisa beredar di Indonesia," kata Ahmad Sukandar.

Oleh sebab itu, saat ini pihaknya menggerakkan proses pendaftaran dengam cara mengandung sejumlah instansi kepemerintahan dan daerah.

Baca juga: Bantu Warga Terdampak Kenaikan Harga BBM, Pemkab Bekasi Gelontorkan Anggaran Rp20 Miliar

Baca juga: Pengadilan Agama Benarkan Adanya Gugatan Cerai Bupati Purwakarta, Disidangkan Dua Pekan Lagi

Baca juga: Warga Lambangsari Gelar Unjuk Rasa, Minta Kadesnya yang Korupsi PTSL Dibebaskan

Ahmad Sukandar menjelaskan hingga akhir tahun ini, ditargetkan sebanyak 10 juta produk telah dilengkapi dengan sertifikasi halal dari BPJPH.

"Sejaka BPJPH jadi leading sector, baru ada 600 ribu produk. Kami targetkan 10 juta produk yang harus ada sertifikat halalnya. Karena itu kami ngejar target untuk prioritas makanan dan minuman," ungkapnya.

Untuk mengejar target, ia meminta agar pemerintah daerah berperan aktif untuk mengajak para pelaku usaha yang menjual makanan dan minuman, mendaftarkan sertifikasi halal.

"Makanya untuk dinas masing-masing wilayah harus bergerak cepat untuk memfasilitasi sertifikat halal ini, terutama yang UMKM," kata Sukandar. 

Pelaku usaha juga bisa mendaftarkan produknya secara mandiri melalui laman ptsp.halal.id.

"Prosesnya mudah saja, harus ada email aktif, NIB, kemudian unduh dan unggah dokumen pengajuan beserta kelengkapan lainnya, lalu mengisi formulir pendaftaran," ungkapnya. 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved