Berita Jakarta

Sempat Menentang Kebijakan Ahok, PDIP Heran dengan Sikap Anies Izinkan Pembangunan Pulau Reklamasi

Sebagai pemangku kebijakan, harusnya Anies konsisten dengan janji politiknya saat kampanye Pilkada 2017 lalu.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Dedy
Warta Kota/Fitriyandi Al Fajri
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta heran dengan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengarahkan Pulau G di Teluk Jakarta sebagai permukiman. KETERANGAN FOTO:Gubernur Anies Baswedan di Balai Kota DKI pada Kamis (7/4/2022). 

TRIBUNBEKASI.COM --- Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta heran dengan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengarahkan Pulau G di Teluk Jakarta sebagai permukiman.

Padahal Anies sempat mengambil langkah hukum untuk menghentikan perizinan sejumlah pulau yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), salah satunya adalah Pulau G. 

“Dulu dia paling menentang soal reklamasi kan gitu, kok sekarang di ujung masa jabatannya yang tinggal beberapa hari lagi mengeluarkan semacam legalitas terhadap pelaksanaan reklamasi,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono pada Sabtu (24/9/2022).

Gembong mengatakan, proyek reklamasi yang digagas Gubernur sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memang untuk menambah lahan daratan di Ibu Kota.

Fungsinya beragam bisa digunakan sebagai permukiman atau perkantoran.

Gembong juga mempertanyakan perubahan sikap Anies yang dulunya kontra, sekarang justru mendukung reklamasi dengan memanfaatkan Pulau G sebagai permukiman.

Baca juga: Kabar Adanya Oknum Lurah Catut Nama Anies Baswedan untuk Meminta Sumbangan ke Warga, Ariza: Kami Cek

Baca juga: Soal Transportasi Terintegrasi Dekat Jakarta International Stadium, Anies Baswedan: BRT, MRT dan LRT

Sebagai pemangku kebijakan, harusnya Anies konsisten dengan janji politiknya saat kampanye Pilkada 2017 lalu.

“Pulau reklamasi kan untuk mengurangi beban daratan, sebetulnya kan gitu. Saya butuh konsistensi saja, konsistensi janji yang disampaikan ketika tahun 2017 lalu dia akan menghentikan reklamasi,” ujar anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu.

“Konsistensi yang disampaikan Pak Anies ketika masuk Jakarta, begitu sekarang mau keluar (pensiun) dari Jakarta beliau melegalisasi persoalan izin reklamasi,” lanjutnya.

BERITA VIDEO : KOPAJA TUNTUT ANIES BASWEDAN SELESAIKAN 9 MASALAH KRUSIAL

Menurut dia, Gubernur Ahok saat itu memberikan izin reklamasi dengan harapan bisa mengurangi beban daratan. Selain itu, kehadiran aktivitas masyarakat di sana bisa menambah sektor pendapatan bagi pemerintah daerah.

“Kontribusi tambahan lima persen diharapkan dapat menambah pendapatan daerah, kan begitu. Sekarang apakah itu ketika dikembalikan katakanlah dilegalisasi, apakah penambahan itu masih tetap ada?,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Aturan ini ditetapkan Anies pada 27 Juni 2022 lalu.

Dalam Pasal 192, dijelaskan bahwa Pulau G bakal difungsikan menjadi kawasan permukiman.

Halaman
12
Sumber: Wartakota
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved