Berita Jakarta

Soal Pemanfaatan Pulau Reklamasi, Gerindra Bela Anies, Sebut Ikuti Perpres

Menurut Syarif, terkesan Anies Baswedan melegalkan reklamasi, padahal kebijakan ini dikeluarkan sebagai implementasi dari Perpres.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Ichwan Chasani
Warta Kota/Yolanda Putri Dewanti
Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Gerindra, Syarif saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/5/2022). 

TRIBUNBEKASI.COM — Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta membela langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal pemanfaatan Pulau G di Teluk Jakarta, yang diarahkan sebagai kawasan permukiman.

Kebijakan pemanfaatan pulau reklamasi tersebut tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Provinsi DKI Jakarta, yang diteken Anies pada 27 Juni 2022 lalu.

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif mengatakan bahwa Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang dikeluarkan Anies sebetulnya mengacu pada aturan di atasnya.

Dalam hal ini, kata Syarif, peraturan tersebut adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangeran, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabek dan Punjur).

“Pasal 81 menyebutkan, bahwa Pulau C, D, G dan N ditetapkan Presiden menjadi Zona B8. Arti zona B8 itu adalah zona budidaya,” terang Syarif pada Sabtu (24/9/2022).

Baca juga: Partai Buruh Demo Bareng Petani, Said Iqbal Bertemu Pihak Istana Kepresidenan Sampaikan 3 Isu 

Baca juga: Denada Raih Penghasilan Besar Jadi Instruktur Senam Zumba, Ternyata Punya 3 Sertifikasi

Menurut Syarif, Pasal 81 ayat 2 menjelaskan, bahwa zona B8 bisa digunakan untuk kawasan permukiman dan fasilitasnya, kawasan perdagangan dan jasa.

Kemudian kawasan peruntukkan industri dan pergudangan, kawasan pendukung fungsi pusat pembangkit tenaga listrik dan atau perintukkan kegiatan pariwisata.

“Jadi, Pergub RDTR ini bagian dari pelaksanaan dan penjabaran Pepres Nomor 60 tahun 2020,” imbuh Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta ini.

Selain itu, kata Syarif, Pergub ini diterbitkan sebagai implementasi UU Omnibuslaw yang ditetapkan pemerintah pusat beberapa waktu lalu.

UU itu menyebutkan, bahwa dasar hukum pemanfaatan dan penataan ruang yang sudah terbentuk daratan bisa menggunakan Perkada, sehingga tidak perlu lagi memakai Perda yang merupakan produk eksekutif dan legislatif.

Baca juga: Ribuan Warga Nikmati Bakso Gratis Sebanyak 3.890 Porsi di Lapangan Karangpawitan Karawang

Baca juga: Lowongan Kerja Karawang: Perusahaan Alih Daya Buka Lowongan Kerja Credit Marketing Officer

“Jadi kalau dikatakan Anies bermasalah, di mananya? Justru dia bertindak atas legalitas. Nah pengaturan dalam RDTR yang diteken Anies itu, kepada wilayah reklamasi yang sudah terlanjur berbentuk daratan,” jelas Syarif.

Kata Syarif, pejabat publik bekerja harus bertindak sesuai dengan legalitas yang ada.

Hal ini sebagaimana UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

“Sekarang muncul di dalam (Pergub) RDTR bahwa Pulau G diarahkan untuk budidaya atau tata ruangnya sebagai budidaya. Tidak ada masalah, tidak ada pelanggaran hukum apalagi janji,” tegasnya.

Halaman
12
Sumber: Wartakota
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved