Berita Bekasi
Anggaran Kunker Luar Negeri DPRD Kota Bekasi Bernilai Fantastis, Ketua DPD PSI: Tak Punya Empati
"Ini menunjukkan sifat anggota-anggota DPRD Kota Bekasi yang tidak memiliki empati pada penderitaan masyarakat di tengah kesulitan ekonomi saat ini,"
Penulis: Joko Supriyanto | Editor: Dedy
lihat foto
TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI SELATAN --- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bekasi kembali menyoroti anggaran kunjungan kerja ke luar negeri anggota DPRD Kota Bekasi.
Pasalnya dana yang dianggarkan itu bernilai miliaran rupiah.
Ketua DPD PSI Kota Bekasi, Tanti Herawati mengatakan jika apa yang dilakukan oleh DPRD Kota Bekasi tidak mencerminkan sebagai wakil rakyat.
Apalagi saat ini masyarakat masih dalam situasi sulit ditengah pandemi hingga kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Ini menunjukkan sifat anggota-anggota DPRD Kota Bekasi yang tidak memiliki empati pada penderitaan masyarakat di tengah kesulitan ekonomi saat ini," kata Tanti Herawati, Senin (26/9/2022).
Diungkapkan oleh Hera, sapaan Tanti Herawati, jika DPRD Kota Bekasi tercatat memiliki anggaran perjalanan dinas biasa luar negeri sebesar Rp. 6,9 miliar.
Baca juga: DPRD Kota Bekasi Setujui Anggaran Rehabilitasi Ruang Sidang Paripurna Capai Rp 6 Miliar Tuai Kritik
Baca juga: Saifudaulah Resmi Jadi Ketua DPRD Kota Bekasi Gantikan Choiruman J Putro, Ini Harapan Plt Wali Kota
Dana ini diperuntukkan untuk kunjungan ke Uni Emirat Arab, Australia, dan Turki di penghujung 2022 ini.
Selain anggaran perjalanan dinas keluar negeri, Hera menyebut jika anggaran dinas biaya juga memiliki nilai anggaran yang cukup besar.
Dimana dalam total seluruhnya berjumlah Rp 23, 8 miliar.
BERITA VIDEO : PENGAWAL PUAN MAHARANI DINILAI AROGAN
Tentunya dengan nilai anggaran yang fantastis dianggap sangat menyakiti masyarakat.
"Jika anggaran ini digunakan untuk memberikan bantuan bagi rakyat miskin atau untuk membantu UMKM, tentu akan jauh lebih berguna ketimbang untuk anggota dewan jalan-jalan ke luar negeri," katanya.
Melihat kondisi masyarakat yang saat ini tengah dalam kesulitan setelah dihantam pandemi Covid-19 dua tahun terakhir.
Maka, pihaknya pun meminta kepada DPRD Kota Bekasi untuk membatalkan rencana tersebut, dan mengalihkan anggaran untuk kebutuhan masyarakat
"Jika mereka masih berkeras untuk tetap menghambur-hamburkan uang rakyat, kami berharap Kementerian Dalam Negeri dapat membatalkan rencana ini," ucapnya.
