Berita Bekasi

Pemkab Bekasi Beri Sanksi Perusahaan Keramik Pencemar Lingkungan Berkategori Risiko Tinggi

Terdapat pelanggaran dalam proses pembuangan limbah hasil sisa produksi. Didapati terdapat bahan berbahaya dan Beracun (B3) dalam proses produksi.

Penulis: Rangga Baskoro | Editor: Ichwan Chasani
Istimewa
Penyerahan keputusan Kepala DLH Pemprov Jawa Barat kepada perusahaan pencemar limbah di Cikarang Barat. 

TRIBUNBEKASI.COM — Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan memberikan sanksi kepada PT Saranagriya Lestari Keramik yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan di kawasan Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Rabu (28/9/2022).

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Bidang Penaatan Hukum Lingkungan DLH Jabar Arif Budhiyanto.

Dani Ramdan menjelaskan pihaknya menerima laporan dari warga mengenai adanya pencemaran sungai dan udara yang dihasilkan oleh perusahaan yang memproduksi keramik beserta genteng tersebut.

"Prosesnya sendiri sudah berjalan sejak tiga bulan lalu, ada laporan dari masyarakat lalu dicek oleh DLH Kabupaten Bekasi," ucap Dani Ramdan di lokasi.

Setelah diamati, dampak pencemaran lingkungan yang dihasilkan ternyata masuk kategori menengah hingga tinggi. Oleh sebab itu, pihaknya melakukan koordinasi dengan DLH Jabar.

Baca juga: TNI AU Dalami Asal Usul Penemuan Granat Asap dan Amunisi di Pondokgede

Baca juga: Lowongan Kerja Bekasi: PT Niramas Utama (INACO) di Tambun Selatan Bekasi, Butuh Head Area Medan

"Risiko dampak lingkungan ternyata menengah tinggi dimana itu kewenangannya ada di Pemprov Jabar, maka kami laporkan ke DLH Pemprov Jabar, kemudian ditindaklanjuti, direspon, akhirnya diputuskan bahwa memang ada 13 item pelanggaran dalam aspek pengelolaan terutama limbah cair dan udara," ungkapnya.

Dani Ramdan menjelaskan terdapat pelanggaran dalam proses pembuangan limbah hasil sisa produksi.

Didapati terdapat bahan berbahaya dan Beracun (B3) dalam proses produksi sehingga pembuangan limbah harus dilakukan sesuai prosedur.

"Keramik, jadi ada keramik lantai, genteng, dan lainnya. Ada proses pencampuran kimia di situ ada di antaranya B3. Di situ penanganannya ternyata tidak sesuai dengan prosedur dan UU," kata Dani.

Sementara itu, Arif menjelaskan perusahaan tersebut melakukan pelanggaran Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Baca juga: Kembali Sibuk Syuting, Fairuz A Rafiq Tak Mau Jauh dari Keluarga

Baca juga: Cek Daftar Harga Emas Batangan Antam di Bekasi Rabu Ini, Naik Rp 2.000 Per Gram

Pihak perusahaan diminta untuk melakukan perbaikan mengenai manajemen pengelolaan limbah beserta izin-iziin yang lainnya.

"Seperti yang ada di aturan paksaan dari pemerintah, bisa dilakukan pembekuan izin sementara atau ditingkatkan ke dalam ranah pidana sesuai dengan Pasal 100 UU
Lingkungan Hidup," ucap Arif.

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved