Hari Guru Nasional 2022, PGRI Kota Bekasi Minta Pemkot Segera Atasi Masalah Kekurangan Guru

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI SELATAN — Di tengah momentum Hari Guru Nasional 2022 dan HUT ke 77 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), PGRI Kota Bekasi menyoroti terkait masalah kekurangan guru khususnya sekolah dasar (SD) di Kota Bekasi.

Ketua PGRI Kota Bekasi, Dedi Mufrodi mengatakan terkait permasalahan itu, pihaknya berharap kepada Pemerintah Kota Bekasi untuk dapat mencari solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan  kekurangan guru SD dan SMP di Kota Bekasi.

"Intinya kami berharap Pemerintah Kota Bekasi bisa mempunyai solusi untuk mengatasi kekurangan guru pada tingkat SD dan SMP di Kota Bekasi," kata Dedi Mufrodi, Jumat (25/11/2022).

Diungkapkan oleh Dedi Mufrodi, jumlah guru yang memasuki purna bakti atau pensiun selama dua tahun terakhir cukup banyak yakni tembus diangka 1000 guru.

Hal ini juga yang menjadikan jumlah guru yang ada di Kota Bekasi terus kekurangan, terlebih guru-guru sekolah dasar (SD).

BERITA VIDEO: GURU HONORER DIGENDONG IKUT TES PPPK KARENA STROKE

"Artinya kekurangan guru di sekolah dasar yang paling banyak. Sekarang ini kan baru 9.000 jumlah guru, nah idealnya itu kan 14 ribuan. Untuk jumlah guru SMP tidak terlalu urgen seperti Guru SD," katanya.

Meski saat ini sudah ada rekrutmen PPPK Guru, namun Dedi Mufrodi menilai hal ini tidak menjadi solusi terkait masalah kekurangan guru yang ada di Kota Bekasi.

Sebab, PPPK guru hanya mengangkat kesejahteraan guru itu.

Baca juga: Aniaya 3 Bocah di Dalam Musala, Seorang Pria Jadi Tersangka

Baca juga: Pasien Covid-19 Karawang Kembali Meningkat, Total 118 Kasus

"Sehingga Harapan kedepannya di upayakan agar ada pencabutab moratorium apa namanya kewenangan sekolah agar bisa menerima tenaga honorer. Itu yang paling instan. Kalo hanya mengandalkan PPPK juga bukan solusi mengatasi kekurangan seperti itu," katanya.

Dalam upaya mengatasi masalah kekurangan guru, beberapa kepala SD maupun SMP di Kota Bekasi terpaksa harus memberdayakan guru mata pelajaran menjadi guru kelas.

Selain itu juga ada program marger sekolah, serta menjadikan kelas gemuk, dimana standar kelas SD 28 siswa, dan SMP 32 siswa.

Namun dengan kondisi kekurangan guru yang ada para kepala sekolah menambah jumlah siswa dalam satu kelas hingga 40 lebih siswa.

Hal ini juga menurut Dedi Mufrodi dianggap tidak memenuhi standar pendidikan.

Baca juga: Reza Arap dan Wendy Walters Sepakat Bercerai Seusai Gagal Mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Baca juga: Piala Dunia 2022: Suporter Jepang Puji Samurai Biru Bermain Puntar saat Kalahkan Jerman

"Karena kekurangan guru, sekarang kan bisa 40 karena ya kekurangan guru itu, seharusnya dua guru, jadi satu kelas satu guru itu yang diambil oleh rekan rekan guru SD dan SMP untuk mengatasi kekurangan guru, tapi ya itu tadi capaian standar pendidikan tidak terpenuhi jadinya," ucapnya.