Berita Bekasi

Buruh Demo di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi, Minta Kenaikan Upah 2023

Sejumlah buruh demo minta kenaikan upah 2023 di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi, pada Selasa (29/11/2022).

Penulis: Joko Supriyanto | Editor: Panji Baskhara
TribunBekasi.com
Sejumlah buruh demo minta kenaikan upah 2023 di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi, Selasa (29/11/2022). 

TRIBUNBEKASI.COM,BEKASI SELATAN - Sejumlah buruh demo minta kenaikan upah 2023 di depan Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi, Selasa (29/11/2022).

Akibat aksi demo buruh ini, akses Jalan Ahmad Yani Kota Bekasi tersendat.

Pantauan Tribunbekasi.com para buruh datang mayoritas dengan mengendarai sepeda motor.

Mereka berbondong-bondong menuju depan Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi.

Baca juga: Buruh Gelar Demo di Kantor Disnaker Kota Bekasi, Blokir Jalan A Yani, Tuntut Kenaikan Upah 13 Persen

Baca juga: Kenaikan Upah Minimum 2023 Dinilai Apindo Memberatkan Pengusaha: Kita Belum Tahu Tujuannya Apa

Baca juga: Ini Aturan Baru Kemnaker Soal Penetapan Upah Minimum 2023 Hingga Batas Akhir Penetapan UMP dan UMK

Mereka ke Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi untuk melakukan orasi terkait tuntutan mereka terkait kenaikan upah 2023.

Massa buruh yang mengendari sepeda motor ini sempat berhenti di depan Kantor Pemerintah Kota Bekasi.

Massa butuh sempat menutup akses jalan Ahmad Yani yang merupkan akses utama warga masyarakat beraktivitas.

Sempat terdengar bunyi klakson kendaraan imbas dari penutupan jalan ini.

Lalu para buruh pun bergerak menuju depan Kantor Disnaker untuk melanjutkan aksi mereka terkait tuntutan kenaikan upah sebesar 13 persen.

Sebagai bentuk aksi protes para massa buruh sempat mendorong kendaraan mereka dari kantor Pemkot Bekasi ke depan kantor Disnaker.

Beberapa petugas kepolisian yang sudah bersiaga di lokasi pun meminta para buruh untuk membuka akses jalan para masyarakat yang akan melintas.

Seperti diketahui jika batas pengumuman UMK dilakukan pada 7 Desember 2022.

Penetapan UMK sendiri nantinya akan tergantung pada pertumbuhan ekonomi Kota/Kabupaten. Formula penetapan UMK sendiri menggunakan Permenaker 18 tahun 2022.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Gubernur Jawa Baat Ridwan Kamil menetapkan upah minimum provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2023 sebesar Rp.1.986.670,17, atau naik 7,88 persen dari tahun sebelumnya.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved