Berita Nasional

Kenaikan UMP 2023, Prosentasi Tertinggi di Sumbar, Terendah Maluku Utara, Ini Posisi Jawa Barat

Kenaikan UMP Provinsi Sumatera Barat mencapai 9,15 persen, di mana UMP 2022 sebesar Rp2.512.539,00 naik menjadi Rp2.742.476,00 di tahun 2023. 

Editor: Ichwan Chasani
Istimewa
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. 

TRIBUNBEKASI.COM — Seluruh gubernur di 33 provinsi di Indonesia, telah resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023 sesuai Permenaker Nomor 18 Tahun 2022.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pun mengapresiasi kebijakan para Gubernur di Indonesia yang telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023 sesuai Permenaker Nomor 18 Tahun 2022

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyatakan bahwa berdasarkan data UMP 2023 yang telah dilaporkan ke Kemenaker, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengalami kenaikan UMP tertinggi dan kenaikan terendah adalah UMP Maluku Utara.

Kenaikan UMP Provinsi Sumatera Barat mencapai 9,15 persen, di mana UMP 2022 sebesar Rp2.512.539,00 naik menjadi Rp2.742.476,00 di tahun 2023. 

Sedangkan kenaikan terendah terjadi pada UMP Maluku Utara sebesar 4 persen, di mana UMP Maluku Utara tahun 2022 sebesar Rp2.862.231,00 naik menjadi Rp2.976.720,00 di tahun 2023. 

BERITA VIDEO : BESARAN KENAIKAN UMP 2023 DKI JAKARTA SEDANG DIBAHAS, TETAP MENGACU PADA PERMENAKER 18/2022

"Penetapan ini adalah bentuk dukungan kita semua dalam menjaga daya beli masyarakat pekerja/buruh serta mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan," kata Menaker Ida Fauziyah dalam keterangan resminya, Selasa (29/11/2022). 

Selain itu, Menaker Ida Fauziyah mengatakan bahwa penghitungan UMP tahun 2023 berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 telah berhasil menghadirkan jalan tengah bagi pengusaha dan pekerja/buruh. 

Hal ini terlihat dari rata-rata kenaikan UMP mencapai 7,50 persen di rentang Alpha 0,20 (tengah-tengah). 

Baca juga: Lowongan Kerja Karawang: PT Asahi Forge Indonesia Buka Lowongan Operator Forging, Hari Ini Terakhir

Baca juga: Lowongan Kerja Bekasi: Sakura Park Hotel & Residence di Cikarang Butuh Tenaga IT Supervisor

Menaker Ida Fauziyah juga mengajak semua pihak untuk menaati dan mengimplementasikan Keputusan Gubernur terkait UMP tahun 2023.

Dia juga mendorong semua pihak untuk memperkuat dialog sosial agar implementasi UMP tahun 2023 berjalan dengan baik dan kondusif. 

"Kami ingin menekankan lagi bahwa formula yang diatur dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 merupakan jalan tengah baik bagi pekerja/buruh maupun pengusaha," ujarnya.

Hingga saat ini sudah ada 33 Gubernur yang menetapkan UMP tahun 2023 berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022.

Baca juga: Piala Dunia 2022: Sambil Nyanyi Lagu Waka-Waka, Petugas Wanita Ini Ingatkan Suporter Bawa Hayya Card

Tetap Mengacu Permenaker 18

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved