Berita Bekasi

Apa Dampak Buruk Kenaikan UMK 2023 Jawa Barat?

Diprediksi akan muncul sejumlah dampak buruk yang akan terjadi, apabila upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2023 naik.

Penulis: Rangga Baskoro | Editor: Panji Baskhara
Tribunnews.com
Ilustrasi: Diprediksi akan muncul sejumlah dampak buruk yang akan terjadi, apabila upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2023 naik. 

TRIBUNBEKASI.COM - Sejumlah pengusaha memprediksi akan munculnya sejumlah dampak yang akan terjadi, apabila upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2023 naik.

Walau nilai besaran UMK 2023 di Jawa Barat masih belum disahkan, para pengusaha tetap ngotot menyatakan adanya dampak buruk yang terjadi.

Dampak buruk itu adanya maraknya pengangguran di Jawa Barat.

Hal itu dijelaskan Nicolaus Fauzi Bahari, Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).

Baca juga: Sah! Pemkab Karawang Rekomendasikan UMK 2023 Naik 10 Persen atau Jadi Rp 5.278.143

Baca juga: Serikat Buruh Kawal Disnakertrans Karawang Antar Surat Rekomendasi Bupati soal UMK 2023 ke Bandung

Baca juga: Rekomendasi Penetapan UMK Kota Bekasi 2023 Senilai Rp 5.158.248,20, Begini Cara Penghitungannya

Nicolaus Fauzi Bahari mengakui, tantangan yang akan dihadapi pengusaha di Jawa Barat akan semakin berat.

Hal tersebut dikarenakan ancaman resesi dan krisis global yang diprediksi akan terjadi di sejumlah negara.

"Resesi global menyebabkan permintaan produk di luar negeri turun banyak sekali, bahkan dibatalkan. Usaha banyak yang terdampak khususnya adalah industri padat karya," ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (1/12/2022).

Kenaikkan UMK 2023 tersebut, akan menyebabkan ongkos modal untuk membayar upah pekerja semakin tinggi.

Tidak jarang terdapat banyak pengusaha yang gulung tikar lantaran tidak kuat membayar upah karyawannya.

Bagi pengusaha yang bermodal, mereka lebih memilih untuk melanjutkan usahanya dengan cara alih teknologi.

Mesin kemudian menggantikan tenaga manusia sehingga jumlah pengangguran meningkat.

Berdasarkan data BPS tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Agustus 2022 di Jawa Barat menduduki peringkat pertama di Indonesia dengan angka 8,31 persen.

"Perlu diketahui bahwa dulunya terdapat banyak industri padat karya di Jawa Barat yang berorientasi ekspor, khususnya industri alas kaki dan garment. Namun sekarang semakin berkurang karena beberapa alasan," ucapnya.

Selain karena alih teknologi, tingginya upah di sejumlah wilayah di Jawa Barat jadi satu dari sekian alasan yang membuat pengusaha harus berpikir dua kali apabila hendak berinvestasi.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved