Berita Bekasi

Apindo Prediksi Jumlah Pengangguran di Jawa Barat Bakal Meningkat Tahun Depan, Ini Alasannya

Usaha yang akan banyak terdampak khususnya adalah industri padat karya

Penulis: Rangga Baskoro | Editor: Dedy
Istimewa
Ilustrasi: Pengangguran/Pencari Kerja --- Tantangan yang akan dihadapi pengusaha di Jawa Barat akan semakin berat. Hal itu disampaikan Nicolaus Fauzi Bahari Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat dari unsur Apindo dikarenakan ancaman resesi dan krisis global yang diprediksi akan terjadi di sejumlah negara. 

TRIBUNBEKASI.COM, CIKARANG --- Tantangan yang akan dihadapi pengusaha di Jawa Barat akan semakin berat.

Hal itu disampaikan Nicolaus Fauzi Bahari Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat dari unsur Apindo dikarenakan ancaman resesi dan krisis global yang diprediksi akan terjadi di sejumlah negara.

Tak ayal, meski upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2023 di Jawa Barat masih belum disahkan, namun kata Nicolaus, pengusaha telah memprediksi sejumlah dampak yang akan terjadi apabila terjadi kenaikkan.

"Resesi global menyebabkan permintaan produk di luar negeri turun banyak sekali, bahkan dibatalkan. Usaha yang akan banyak terdampak khususnya adalah industri padat karya," ujar Nicolaus saat dikonfirmasi, Rabu (1/12/2022).

BERITA VIDEO : TAK PUAS UMP RP 4,9 JUTA, SERIKAT BURUH LAKUKAN UNJUK RASA

Kenaikkan UMK akan menyebabkan ongkos modal untuk membayar upah pekerja semakin tinggi.

Tak jarang banyak pengusaha yang gulung tikar lantaran tak kuat membayar upah karyawannya.

Bagi pengusaha yang bermodal, mereka lebih memilih untuk melanjutkan usahanya dengan cara alih teknologi.

Mesin kemudian menggantikan tenaga manusia sehingga jumlah pengangguran meningkat.

Baca juga: Serikat Buruh Kawal Disnakertrans Karawang Antar Surat Rekomendasi Bupati soal UMK 2023 ke Bandung

Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Agustus 2022 di Jawa Barat, menduduki peringkat pertama di Indonesia dengan angka 8,31 persen.

"Perlu diketahui bahwa dulunya terdapat banyak industri padat karya di Jawa Barat yang berorientasi ekspor, khususnya industri alas kaki dan garment. Namun sekarang semakin berkurang karena beberapa alasan," ucapnya.

Selain karena alih teknologi, tingginya upah di sejumlah wilayah di Jawa Barat jadi satu dari sekian alasan yang membuat pengusaha harus berpikir dua kali apabila hendak berinvestasi.

Bahkan, sejumlah dari mereka memilih kabupaten/kota di Jawa Tengah lantaran upah karyawan di sana dinilai lebih terjangkau.

"Ongkos 'jahit' dari buyer dinilai dengan mata uang USD. Upah tenaga kerja merupakan komponen terbesar dalam biaya produksi di sektor padat karya. Jadi bila upahnya tinggi, sementara ongkos jahit dari buyer tidak berubah, maka industri tidak akan kompetitif. Tidak heran banyak industri padat karya yang pindah ke Jawa Tengah yang upahnya jauh lebih rendah dibanding Jawa Barat," ujar Nicolaus.

Padahal, penyerapan tenaga kerja akan sangat signifikan apabila pemerintah mendorong para pengusaha untuk menciptakan industri pada karya.

Kedepannya, ia berharap agar pemerintah mengeluarkan produk hukum terkait besaran upah sehingga penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat bisa kembali tinggi.

"Jadi teman-teman di industri padat karya minta ada produk hukum dari Pemda Jabar guna melindungi industri padat karya. Misalnya upah khusus untuk industri padat karya, insentif-insentif di bidang pajak, perbankan, perizinan dan lainnya," katanya. 

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved