Meutia Hatta Ingatkan Jika Ingin Jadi Pejabat Negara, Harus Paham Betul Soal UUD 1945 dan Pancasila

TRIBUNBEKASI.COM --- Talkshow Series Memilih Damai dengan tema "Membedah Genealogi Presiden dari Masa ke Masa digelar di Universitas Al-Azhar, Jakarta Pusat, Kamis (8/12/2022).

Sebagai informasi, pembawa acara dibawakan oleh Paramitha Soemantri dan Pemimpin Redaksi Warta Kota Domu Ambarita sebagai moderator. 

Dalam talkshow ini, sejumlah narasumber yang hadir yakni Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti, Dekan FISIP Universitas Indonesia Semiarto Aji Purwanto, Dekan FISIP Universitas Al-Azhar Heri Herdianto, Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu dan Meutia Hatta yaitu Putri dari  Muhammad Hatta

Putri proklamator Mohammad Hatta, Meutia Hatta dalam uraiannya menyampaikan bahwa tokoh politik yang ingin menjadi pejabat negara harus mengetahui betul soal Undang Undang Dasar 1945 dan Pancasila. 

BERITA VIDEO : MEMILIH DAMAI, MEMBEDAH GENEALOGI PRESIDEN DARI MASA KE MASA

"Kami melihat Pancasila itu adalah nilai budaya, kebudayaan nasional, dan kebudayaan nasional itu adalah kebudayaan yang digunakan orang Indonesia, warga negara, untuk berinteraksi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Meutia di Universitas Al-Azhar, Jakarta Pusat, Kamis (8/12/2022).

Selain itu, Meutia juga menyebutkan tentang warisan yang diberikan kepada anak-anaknya.

"Warisannya adalah orang Indonesia harus menjadi tuan di negeri sendiri,"ujar Meutia.

Baca juga: Politik Identitas Jadi Ancaman yang Bayangi Pemilu 2024

Meutia juga menyampaikan, bahwa warisan Bung Hatta lainnya adalah memikirkan dan menghormati orang kecil.

Karena, tanpa orang kecil sebuah bangsa atau perusahaan tidak akan berarti.

"Salah satu contoh yang diberikan Bung Hatta adalah jangan menawar saat membeli buah di tukang buah. Sebab, hal itu tidaklah manusiawi," tutur Meutia. 

Ray Rangkuti: Capres dari Jawa sudah tidak relevan lagi

Salah satu narasumber yang hadir yaitu Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima Indonesia) Ray Rangkuti.

Ray Rangkuti mengatakan, bahwa nantinya dalam pemilu 2024, capres dari suku  Jawa sepertinya sudah tidak relevan bagi masyarakat.