Berita Nasional

Ketua Komisi IV DPR RI Curiga Adanya Praktik Ilegal Dilakukan Oknum Pengusaha Sarang Burung Walet

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengaku curiga terkait adanya oknum pengusaha sarang burung walet melakukan praktik ilegal penjualan kuota besar-besaran.

Editor: Panji Baskhara
Istimewa
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengaku curiga terkait adanya oknum pengusaha sarang burung walet melakukan praktik ilegal penjualan kuota besar-besaran. Foto: Ketua Komisi IV DPR RI Sudin 

TRIBUNBEKASI.COM - Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengaku curiga terkait adanya oknum pengusaha sarang burung walet melakukan praktik ilegal penjualan kuota secara besar-besaran.

Sudin mengatakan, demi mendapatkan kuota ekspor ke China, perusahaan Indonesia harus melalui protokol yang telah disepakati.

Kesepakatan itu baik antara pemerintah indonesia dan China melalui proses audit Barantan, dan General Administration of Customs of the people’s Republic of China (GACC).

Namun, ia menduga ada oknum perusahaan sarang burung walet memanipulasi data produksi pabrik fiktif guna memonopoli kuota ekspor sarang burung walet ke China

Menurut Sudin, praktik menyimpang itu dapat merugikan negara karena Indonesia akan kehilangan kuota ekspor, dan Indonesia tidak akan mendapat pemasukan dari ekspor.

"Terjadi kebohongan luar biasa. Bahkan GACC membuat surat peringatan Tiongkok tentang pelanggaran protokol label/jasa titip," ujar Sudin dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI, dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, di kantor DPR, pada Senin (16/1/2023).

"Yang saya tanyakan, konon perusahaan A kemampuan produksinya 2 ribu tapi kenapa dikasih 20 ribu. Yang 18 ribu dari mana? Dari langit?," tegas Sudin.

Komisi 4 DPR RI sudah minta Barantan untuk memeriksa dan melakukan sidak secara langsung ke semua perusahaan sarang burung walet.

Hal itu terkait jumlah pegawainya hingga kapasitas produksi mereka.

Komisi IV menduga keras terjadi praktik kartel penjualan kuota sarang burung walet yang terorganisir

Dalam sidak yang telah dilakukan oleh Barantan terdapat banyak temuan pelanggaran.

Diektahui, dari 29 yang kita evaluasi, ada temuan, ada temuan terberat ada di 4 perusahaan, yakni PT ACWI, PT OHJ, PT TH, dan PT KL.

"4 perusahaan ini kami berikan sanksi untuk sementara tidak boleh ekspor sampai melengkapi dari syarat-syarat yang dibutuhkan sesuai hasil audit," kata Kabarantan, Bambang beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut Sudin menegaskan, dirinya memiliki data yang menyatakan adanya indikasi oknum Kementan yang melakukan permainan di izin kuota ekspor.

Halaman
12
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved