Wawancara Eksklusif

Ketua Bawaslu Kota Bekasi Choirunnisa Marzoeki: Ujaran Kebencian dan Politik Uang Jadi Tantangan

Begitu juga untuk pengawasan ujaran kebencian dan hoaks, kami menggandeng organisasi keagamaan seperti PCNU dan Muhammadiyah

Penulis: Joko Supriyanto | Editor: Dedy
Warta Kota
Ketua Bawaslu Kota Bekasi Choirunnisa Maerzoeki saat difoto setelah menerima awak media dari TribunewsBekasi.Com di kantor Bawaslu Kota Bekasi, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Jawa Barat, Rabu (18/1/2023). Warta Kota/YULIANTO 

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI -- Rangkaian tahapan pemilihan umum atau pemilu telah digulirkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak 14 Juni 2022 lalu.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pun telah mempersiapkan diri.

Lembaga yang bertugas mengawasi pemilu ini melakukan sejumlah langkah agar pemilu serentak 2024 mendatang berjalan sesuai aturan.

Termasuk yang dilakukan Bawaslu Kota Bekasi. Ketua Bawaslu Kota Bekasi Choirunnisa Marzoeki menyebut selain mengawasi proses pemilu, pihaknya turut berkewajiban menyosialisasikan pemilu.

BERITA VIDEO : WAWANCARA EKSKLUSIF KETUA BAWASLU KOTA BEKASI, CHOIRUNNISA MARZOEKI

Kepada koordinator Tribunbekasi.com (Warta Kota Network) Dedy, Ketua Bawaslu Kota Bekasi Choirunnisa Marzoeki menjelaskan apa saja yang dilakukan pihaknya untuk menyukseskan pesta demokrasi terbesar di Tanah Air tersebut.

Berikut hasil wawancara eksklusif yang berlangsung di Kantor Bawaslu Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (18/1) lalu. Wawancara dibagi menjadi dua seri:

Sejauh mana persiapan Bawaslu Kota Bekasi menjelang pemilu serentak tahun 2024?

Sejak 14 Juni 2022 kami banyak sekali melakukan aktivitas. Dan saat ini, kami sudah membentuk pengawas di 12 kecamatan di Kota Bekasi. Setiap kecamatan ada tiga orang, total seluruhnya ada 36 orang. Kemudian kami tengah melakukan rekrutmen pengawas di tingkat kelurahan karena jumlah terbatas untuk di tingkat kelurahan hanya satu orang. Lalu ada pengawas TPS satu orang yang bekerjanya pada 14 Februari 2024. Dengan jumlah yang sedikit ini, kami tidak cukup tenaga untuk melakukan pengawasan. Oleh karena itu, kami merangkul beberapa organisasi juga meminta partisipasi masyarakat termasuk media.

Dengan jumlah pengawasan kecamatan tersebut, apakah dirasa cukup untuk menyukseskan pemilu?

Iya kalau itu kan memang sudah aturan, dalam Undang-Undang juga telah diatur ketentuan pengawasan kecamatan hanya tiga orang. Tapi tentu saja mereka harus melakukan pengawasan partisipatif di kecamatan. Di Kecamatan itu misalnya kerawanan seperti apa, karena mereka yang lebih paham kerawanan tersebut. Oleh karena itu mereka akan mengandeng siapa saja nih untuk melakukan sosialisasi, pendidikan politik di wilayah setempat, karena mereka juga harus berkoordinasi dengan camat, lurah, nah itu memang perpanjangan tangan kami.

Organisasi apa saja yang Bawaslu libatkan untuk mengawasi pemilu 2024?

Kami melibatkan akademisi seperti Unisma, UBM, Tribuana, Mitra Karya. Begitu juga untuk pengawasan ujaran kebencian dan hoaks, kami menggandeng organisasi keagamaan seperti PCNU dan Muhammadiyah. Kurang lebih ada sekitar 48 organisasi yang menjalin kesepakatan bersama Bawaslu Kota Bekasi. Mereka yang nantinya terlibat akan diberikan pengarahan terkait aturan kepemiluan sehingga ketika mengetahui adanya pelanggaran bisa melaporkan. Sebagai contoh, ketika di masjid atau di tempat ibadah terpasang alat peraga kampanye, mereka bisa melaporkan.

Kami juga punya program sekolah kader pengawasan partisipatif. Pada ahun 2019, ada 90 orang yang lolos, 30 persen perempuan. Kami melakukan pendidikan politik, memberikan materi terkait kerawanan, kepemiluan, demokrasi, dan sebagainya. Kami berharap mereka aware bahkan menjadi penggerak masyarakat bahwa ini (pemilu) menjadi isu yang penting. Pasalnya pemilu ini hajat orang banyak untuk menentukan kepemimpinan.

Berkaca pemilu 2019 lalu, pelanggaran apa saja yang kemungkinan bisa terulang pada tahun 2024 mendatang?

Tahun 2019 ada keputusan pengadilan yang salah satunya ujaran kebencian dengan vonis delapan bulan percobaan dan politik uang. Terkait ujaran kebencian, di tahun 2019 masyarakat terbelah. Meski terjadi di Pilkada Jakarta, tetapi skala dampaknya nasional. Ini tidak hanya kerja Bawaslu tapi kerja bersama baik itu pemerintah kota, kepolisian, termasuk media. Penting sekali media ikut melakukan pendidikan politik ke masyarakat untuk meluruskan berita tidak benar agar tidak semakin liar. Khusus politik uang, ada penelitian yang menyebut Indonesia menjadi negara ketiga tertinggi yang melakukan politik uang. Ini bukan hanya persoalan ekonomi, maupun pendidikan, ini persoalan bersama karena banyak sekali yang tidak mengakui ketika menerima. Inilah tantangan Bawaslu Kota Bekasi. (jos/ded/eko-bersambung)

 

Ikuti kami di

AA
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved