Info Pemilu

Cegah Petugas Pemilu Meninggal Kelelahan, Pemerintah Kabupaten Bekasi Minta KPU Lakukan Mitigasi 

Dani menjelaskan KPU Kabupaten Bekasi beserta perangkat daerah perlu merancang skema analisa dan simulasi sebagai langkah preventif

Penulis: Rangga Baskoro | Editor: Dedy
TribunBekasi.com
Pelantikan anggota PPS Kabupaten Bekasi. 

TRIBUNBEKASI.COM, CIKARANG --- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi melakukan upaya mitigasi terkait teknis penyelenggaraan Pemilu 2024 dalam rangka mencegah terjadi korban seperti yang terjadi pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya.

"Berkaca pada pengalaman Pemilu 2019, banyak petugas yang gugur karena kelelahan saat bertugas. Terlebih daftar jumlah pemilih di Kabupaten Bekasi per desa mencapai ratusan ribu," kata Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan saat dikonfirmasi, Rabu (25/1/2023).

Dani menjelaskan KPU Kabupaten Bekasi beserta perangkat daerah perlu merancang skema analisa dan simulasi sebagai langkah preventif mencegah jatuhnya korban jiwa dengan harapan agar beban kerja yang dilimpahkan tak terlalu berat.

"Beban yang cukup berat ini bisa kita lakukan mitigasi sehingga nanti kelancaran dan keselamatan petugas menjadi salah satu prioritas utama," ucapnya.

BERITA VIDEO ; PERSIAPAN PEMILU 2024, 115 PPK KABUPATEN BEKASI DILANTIK

Dani mencontohkan ada desa di wilayah Tambun Selatan yang jumlah Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara (KPPS) mencapai 250 orang.

Banyaknya jumlah KPPS tersebut tentu menjadi beban bagi petugas di tingkat panitia pemungutan suara.

"Nah ini dengan KPU akan kita lakukan analisis dan simulasi agar tidak terjadi seperti yang dialami pada tahun 2019," katanya.

Baca juga: Pemilu 2024, Disdukcapil Kabupaten Bekasi Bakal Sambangi Sejumlah Sekolah Tingkat SMA, Ini Tujuannya

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Bekasi Jajang Wahyudin mengatakan telah membuat 11 poin penting yang tertuang dalam pakta integritas sebagai janji dan loyalitas petugas PPS sebagaimana arahan KPU RI.

Jajang juga mengingatkan seluruh penyelenggara pemilu yang ada di bawah KPU Kabupaten Bekasi harus berada dalam satu garis komando, terlebih dalam menafsirkan tindakan yang berkenaan dengan hukum di lapangan.

"Jika ada fakta di lapangan yang tidak bisa diselesaikan dengan regulasi yang dipahami, maka KPU RI memerintahkan kepada kita semua untuk tidak melakukan interpretasi hukum atau tidak melakukan pemahaman hukum sendiri. Segera koordinasi secara berjenjang di tingkatan penyelenggara, PPS ke PPK, PPK ke KPU Kabupaten Bekasi, ke Provinsi dan seterusnya," papar Jajang.

Bawaslu Kota Bekasi Libatkan organisasi lain

Dalam upaya memperketat pengawasan jalannya Pemilu 2024 mendatang, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi melibatkan berbagai organisasi termasuk didalamnya para akademisi.

Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Choirunnisa Marzoeki mengatakan jika Bawaslu Kota Bekasi tengah membentuk pengawas Kecamatan, hanya saja jumlahnya sesuai aturan undang-undang hanya 3 orang untuk perkecematan.

Halaman
12

Ikuti kami di

AA
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved