Digadang-gadang Maju di Pilkada, Tapi Jarang Hadir di Agenda Partai, Bagaimana Nasib Tri Adhianto?

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI SELATAN --- Ketidakhadiran Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Bekasi, Tri Adhianto dalam agenda konsolidasi DPD PDI-Perjuangan Jawa Barat berdampak pada penilaian kinerja.

Mengenai absennya Tri Adhianto dalam agenda besar PDIP itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono.

Sebab, kata Ono, berdasarkan catatan yang ada Tri Adhianto bukan kali pertama tidak hadir dalam agenda yang dilaksanakan oleh DPD PDI-Perjuangan Jawa Barat, bahkan tercatat sudah lima kali absen.

"Sudah sering, ya mungkin sekitar lima kali lah ya," kata Ono Surono, Selasa (16/5/2023).

BERITA VIDEO : GILANG HAMPIR MASUK AKPOL NAMUN PILIH JALUR POLITIK

Diketahui, jika Tri Adhianto yang saat ini menjabat sebagai Plt Wali Kota Bekasi, ia juga digadang-gandang masuk dalam bursa pilkada 2024.

Menyikapi hal itu, kata Ono setiap partai memiliki penilaian kinerja menggunakan sistem merit. Jadi kader yang ingin menduduki jabatan, partai akan melakukan scoring.

"Kader partai yang ingin menduduki atau diberikan penugasan kepada dia untuk diposisi apapun, pasti partai akan melakukan scoring dan akan melakukan pengimbangan terkait dengan kinerja mereka. Jadi pasti ada penilaian terkait dengan siapapun yang akan ditugaskan," katanya.

Baca juga: Tak Hadir di Acara Konsolidasi PDIP Jawa Barat, Sanksi Menanti untuk Ketua DPC PDIP Kota Bekasi

Dampak dari tidak hadirnya Ketua DPC PDI-Perjuangan Kota Bekasi, Tri Adhianto dalam agenda konsolidasi DPD PDI-Perjuangan Jawa Barat pada Minggu (14/5/2023) lalu itu, ancaman sanksi pun juga kemungkinan akan diberikan.

Kendati demikian, kata Ono, terkait sanksi pihaknya masih menunggu arahan dari DPP PDI-Perjuangan.

Sebab, DPD PDI-Perjuangan telah mengirimkan surat ke DPP terkait hasil laporkan konsolidasi yang dilakukan beberapa waktu lalu, termasuk didalamnya kader yang tidak hadir.

"Intinya bahwa DPD menunggu nanti arahan selanjutnya dari DPP partai langkah-langkah apa yang akan kita lakukan. Apakah nanti diminta untuk DPD mengundang pak Tri untuk klarifikasi, lalu hasilnya klarifikasi itu kita laporkan ke DPP atau misalnya sanksi itu diberikan cukup oleh DPD saja nanti kita tunggu arahan dari DPP," ucapnya. (jos)

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News