Muhadjir Effendy: Al Zaytun Bukan Cuma Sekedar Ponpes Saja Tapi Sudah Mirip Negara

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA ----- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy ikut serta menanggapi soal Ponpes Al Zaytun, dan menurutnya ponpes Al Zaytun bukan sekadar pondok pesantren saja.

Muhadjir menilai ponpes Al-Zaytun merupakan komune atau mirip negara.

"Dari sisi pendidikan, karena itu ponpes, walaupun penilaian saya sementara Al-Zaytun ini bukan hanya sebagai ponpes, sudah merupakan komune," kata Muhadjir di PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/6/2023).

Lebih lanjut Muhadjir menerangkan, pengertian komune yang dimaksudnya adalalah sebuah sistem kemasyarakatan yang sudah mirip negara.

Karena di dalamnya sudah ada struktur hierarki dan regulasi yang dibuat sedemikian rupa.

Pada ponpes Al Zaytun hierarki dan regulasi yang dianut adalah mereka lebih mengedepankan kepatuhan kepada pimpinan.

"Komune itu artinya sebuah sistem kemasyarakatan yang sudah mirip negara, di sana sudah ada struktur hierarki, ada regulasi, dan regulasi itu sudah dibikin sedemikian rupa yang lebih mengedepankan kepatuhan kepada pimpinan, bahkan kepatuhan tanpa serve itu ciri-ciri komune," sambungnya.

Muhadjir menjelaskan bahwa di sejumlah negara, seperti Amerika dan Jepang, juga ada kelompok yang menunjukkan komune ekstrem.

Untuk itu ia berharap komune di Indonesia tidak sampai seekstrem di luar negeri.

Namun meski begitu, dia berharap banyak santri yang harus diselamatkan.

Baca juga: Panji Gumilang Tolak Tabayyun MUI, Soal Fatwa, Amirsyah Tambunan: Lagi Proses, Sedang Disusun

Baca juga: Penampakan Rumah Mewah Panji Gumilang, Pemimpin Ponpes Al-Zaytun yang Diduga Aliran Sesat, di Depok

Dia menyebut akan terus berkoordinasi terkait polemik Ponpes Al-Zaytun dengan kementerian terkait.

"Di sana banyak santri, banyak siswa yang harus kita selamatkan masa depan pendidikannya, dan itu yang nanti akan saya koordinasikan dengan kementerian terkait Kementerian Agama," ungkap Muhadjir.

Muhadjir juga menjelaskan tidak ada masalah jika terdapat komune di Indonesia, asalkan selama hal tersebut tak melanggar hukum.

"Selama tidak melanggar hukum ya tidak apa-apa (ada komune). Kan di Indonesia ini banyak komune-komune sebetulnya, ada yang sangat eksklusif, tapi juga ada yang relatif terbuka, ada yang berbasis keagamaan tapi ada juga yang berbasis kebudayaan dan seterusnya, kultur, bahkan juga adab," jelasnya.

Dengan tegas ia menuturkan, jika terjadi pelanggaran UU maka akan dilakukan penindakan bagi komune tersebut.

Kemudian ia menyebut saat ini kasus Ponpes Al-Zaytun masih dalam penyelidikan kepolisian dan Menko Polhukam Mahfud Md.

https://www.youtube.com/watch?v=Eeu50pcix-s