Pemberlakuan WFH 50 Persen bagi ASN DKI Kurangi Kemacetan di Wilayah Jakarta Hingga 5 Persen

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA --- Sebagai upaya meminimalisir polusi udara, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan kebijakan work from home (WFH) 50 persen bagi aparatur sipil negara (ASN).

Selain mengurangi polusi udara, penerapan WFH 50 persen bagi ASN DKI Jakarta rupanya juga berdampak mengurangi kemacetan sebesar 5 persen.

"Kemarin kalau hitungan, 5 persen turun kata Dinas Perhubungan. Itu waktu 50 persen WFH. Kemacetan turun indeksnya sampai dengan 4-5 persen," ujar Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman, kepada wartawan, dikutip Minggu (3/9/2023).

Ia mengatakan bahwa angka kemacetan diperkirakan bakal terus berkurang pekan depan setelah ada penerapan WFH 50 persen.

BERITA VIDEO : PNS DKI DISURUH WFH GARA-GARA KUALITAS UDARA JAKARTA BURUK

Pasalnya, kebijakan WFH ASN DKI ini akan ditingkatkan menjadi 75 persen saat KTT ASEAN berlangsung pada 5-7 September 2023.

"Mudah-mudahan hari Senin (besok saat) persiapan KTT ASEAN, (kemacetan) bisa lebih menurun lagi," kata dia.

Lokasi tilang emisi kendaraan berpindah-pindah

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman mengatakan, lokasi tilang uji emisi di Jakarta akan berpindah-pindah setiap minggunya.

"Tempat uji emisi itu nantinya berpindah-pindah, dalam artian kami mencari ruas," ujar Latif, kepada wartawan, dikutip Minggu (3/9/2023).

Ia menuturkan bahwa beberapa ruas jalan akan dijadikan lokasi uji emisi.

Misalnya seperti di Kalimalang, Jakarta Timur; Lenteng Agung, Jakarta Selatan hingga Daan Mogot, Jakarta Barat.

Baca juga: Bantu Kurangi Polusi Udara di Jakarta, Menpan RB Bakal Kaji Penerapan WFH ASN di Bekasi dan Karawang

"Ini nanti kami akan berputar," kata dia.

Ruas jalan yang dijadikan uji emisi, kata dia, harus memiliki lahan yang dapat menampung kendaraan.

Latif mengatakan, itu dilakukan guna menghindari kemacetan ketika pelaksanaannya.