Demi Akselerasi Target Jokowi Soal Penurunan Stunting, Apkesmi Gelar Konsensus Pakar

TRIBUNBEKASI.COM - Akselerasi Pusat Kesehatan Masyarakat Indonesia (Apkesmi) menggelar Konsensus Pakar Terkait Peran Setiap Tenaga Kesehatan di Puskesmas dalam Tatalaksana Percepatan Penurunan Stunting yang digelar, Sabtu (9/9/2023).

Hasil konsensus pakar ini akan diserahkan kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri untuk mengakselerasi target penurunan stunting yang dipatok Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Umum DPP Apkesmi dr. Trisna Setiawan mengatakan, konsensus pakar digelar untuk menyikapi, arahan Presiden Jokowi, soal target penurunan angka stunting di Indonesia jadi 14 persen pada tahun 2024.

Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

"Stunting di Indonesia, berdasarkan Hasil Survey Status Gizi di Indonesia (SSGI) tahun 2022 alami penurunan prevalensi dari 24,4 persen di tahun 2021 menjadi 21,6 persen di tahun 2022."

"Untuk mengejar target stunting 14 persen di tahun 2024, diperlukan penanganan stunting sebesar lebih dari 3,5 persen per tahun" kata Trisna saat membuka konsensus pakar di Hotel Best Western Premier The Hive Jatinegara, Jakarta Timur pada Sabtu (9/9/2023).

Trisna menyadari, diperlukan kerjasama yang selaras antar institusi kesehatan.

Data Riskedas 2018 menunjukkan angka prevalensi stunting menurut kelompok umur, terdapat sekitar 22,6 persen bayi yang panjang badan lahirnya kurang normal (48 sentimeter).

Setelah lahir, bayi usia 0-5 bulan yang memiliki panjang badan kurang dari normal menurut umur, meningkat menjadi 23,2 persen.

Bahkan setelah bayi berusia 12-23 bulan menjelang 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) terjadi peningkatan bayi dengan panjang badan kurang dari normal menurut umur menjadi sebesar 37,3 persen.

Sementara itu, sumber kasus stunting setelah lahir banyak terjadi setelah usia enam bulan.

Meski demikian, ada kasus bayi lahir sehat lalu menjadi stunting.

Hal itu karena sakit yang salah satu sebabnya akibat cakupan imunisasi dasar kurang dari 60 persen atau karena asupan gizi kurang.

"Pada tahun 2020, terdapat 57 dari 100 anak usia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap, sedangkan terdapat 70 dari 100 anak 6-23 bulan yang menerima minimal 4 kelompok makanan dalam 24 jam" paparnya.

Menurut dia, Puskemas merupakan salah satu pelayanan kesehatan yang sangat penting di Indonesia, dan menjadi unit pelaksana teknis dinas yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.