Demi Akselerasi Target Jokowi Soal Penurunan Stunting, Apkesmi Gelar Konsensus Pakar

Pada kasus perlambatan pertumbuhan (faltering), kenaikan berat badan yang tidak adekuat sesuai umur dan jenis kelamin merupakan tanda awal stunting.

Kata dia, kejadian ini dapat ditangani dengan standar pelayanan dan standar prosedur operasional di Puskesmas oleh dokter dan tenaga kesehatan pendukung lainnya.

Seperti tenaga pelaksana gizi, bidan dan perawat terkait.

Hal ini sebagaimana keputusan Menkes Nomor Nomor 1936 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1186 Tahun 2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.

Trisna menambahkan, Puskesmas menjadi pilar krusial dalam tatalaksana stunting yang diperkuat dengan Keputusan Menkes Nomor 1928 tahun 2022 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tatalaksana Stunting.

Di mana Puskesmas akan menerima rujukan dari skrining di posyandu dan merujuk ke rumah sakit apabila tidak dapat ditangani oleh Puskesmas.

“Atas dasar pemikiran tersebut di atas Apkesmi menyelenggarakan konsensus pakar yang dihadiri oleh sekitar 50 peserta, dari wilayah Jabodetabek,” imbuhnya.

Trisna merinci, para pakar itu meliputi: unsur Pemerintah Pusat diantaranya Kemenkes dan Kemendagri; Pemerintah Daerah yang diwakili Pemkot Jakarta Utara, Dinkes Provinsi DKI Jakarta, Sudinkes Jakarta Utara, dan Dinkes Kota Depok; Organisasi Profesi: Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI); Akademisi Guru Besar Gizi Masyarakat FKM UI dan Gizi Pangan IPB; Praktisi Dokter Spesialis Anak dan Spesialis Kandungan; Aktivis Stunting; Influencer Kesehatan; dan Tokoh Masyarakat.

Berdasarkan data yang diterima, Dinas Kesehatan DKI Jakarta dari periode Maret-Juli 2023 yang dirangkum pada 30 Agustus 2023 lalu, telah menyelesaikan 4.159 kasus stunting dari 22.312 kasus yang ada.

Kemudian dinas juga menyelesaikan 573 gizi buruk dari 1.977 kasus dan 1.187 kasus gizi kurang dari 9.032 gizi kurang.

Penurunan prevalensi stunting di DKI Jakarta sejak tahun 2019 mengalami penurunan rata-rata 1,6 persen per tahun. Data SSGI tahun 2019 sebesar 19,7 persen dan SSGI tahun 2021 sebesar 16,8 persen, dan tahun 2022 sebesar 14,8 persen.

Hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta yang diharapkan pada 2023 target prevalensi stunting sebesar 13,7 persen.

Penanganan stunting dilakukan melalui intervensi sensitif dan intervensi spesifik oleh lintas sektor dan kolaborasi berbagai pihak.

Intervensi sensitif adalah penanganan faktor-faktor non kesehatan yang berkontribusi terhadap terjadinya stunting.

Sedangkan intervensi spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi penyebab terjadinya stunting dan umumnya diberikan oleh sektor kesehatan.