Kabinet Prabowo Gibran

Pemerintahan Prabowo-Gibran Didukung 11 Parpol, Kursi Menteri dan Wakil Menteri Bakal Bertambah?

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal menguasai 70 persen parlemen dan mendapat dukungan kuat dari DPR.

Penulis: | Editor: Ign Prayoga
dok. ist
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Jakarta Selatan, Jumat (23/2/2024). 

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA - Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal mendapat dukungan kuat dari parlemen.

Ada empat partai politik (parpol) pengusung paslon Prabowo-Gibran yang berhasil meraih kursi DPR periode 2024-2029.

Kelima parpol parlemen penyokong Prabowo-Gibran adalah Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat.

Belakangan, Prabowo-Gibran mendapat dukungan dari Nasdem dan PKB. 

Pada pilpres 2024, Nasdem, PKB, dan PKS berkoalisi untuk mengusung Anies-Muhaimin.

Bagaimana dengan PKS dan PDIP?

Sejauh ini PKS dan PDIP kemungkinan akan jadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran di DPR RI.

PDIP telah memberi sinyal tidak bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran sementara PKS 'ditolak' oleh anggota Koalisi Indonesia Maju.

Meski belum ada keputusan akhir dari PDIP dan PKS akan menjadi oposisi di DPR.

Koalisi Tambun

Jika enam parpol berkomitmen menyokong pemerintahan Prabowo-Gibran, maka presiden RI periode 2024-2029 ini akan menguasai sekitar 70 persen kursi di DPR RI.

Kondisi ini akan membuat koalisi tambun pemerintahan Prabowo-Gibran lima tahun ke depan.

Dan tentu saja akan berpengaruh pada bagi-bagi kursi menteri di kabinet pemerintahan.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda berpandangan, nomenklatur menteri di era Prabowo-Gibran bisa bertambah besar dibanding era Presiden Jokowi.

Hal ini tentunya tak terlepas dari jumlah koalisi Prabowo yang banyak dan keinginannya untuk merangkul semua pihak.

“Kalau menambah 20 atau 24 (menteri dari partai) kemudian dibandingkan 34 (jumlah menteri) itu kesannya proporsinya besar,” kata Hanta dikutip dari Warta Kota, Kamis (2/5/2024).

“Jadi ada potensi jumlah nomenklatur menterinya yang ditambahkan. Nah bisa jadi 34, bisa jadi 40 atau bahkan lebih,” kata dia.

Hanta juga menyebut kabinet yang gemuk berpotensi membuat pemerintahan berjalan kurang efektif.

Menurutnya, semakin banyak menteri berpotensi membuat Prabowo sebagai presiden menjadi tidak leluasa karena banyak tumpang tindih di antar kementerian.

“Koalisinya sudah gemuk ditambah nomenklatur atau komposisi menteri juga gemuk," katanya.

Didominasi Menteri dari Parpol

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai mayoritas menteri di Kabinet Prabowo-Gibran berasal dari partai pengusung.

Menurutnya, menteri yang berasal dari partai sebesar 55 persen dan sisanya merupakan sosok berlatarbelakang profesional.

"Kelihatannya komposisi Kabinet Prabowo-Gibran nanti banyak diisi parpol. Kemungkinan komposisinya bisa 55 persen parpol, 45 persen profesional, gitu," tuturnya kepada Tribunnews.com, Rabu (1/5/2024).

Ujang menilai masih banyaknya menteri dari unsur partai sebagai wujud akomodir Prabowo-Gibran kepada parpol pengusung mereka dalam Pilpres 2024.

Sehingga, sambungnya, hal ini membuat komposisi menteri yang memiliki latarbelakang sebagai profesional akan berkurang.

Bahkan, Ujang mengatakan bisa saja 60 persen menteri di Kabinet Prabowo-Gibran berasal dari kader partai pengusung.

"Itu konsekuensi dari koalisi gemoy atau koalisi gemuk yang dibangun oleh Prabowo-Gibran, ya. Katakanlah mengisyaratkan dukungan parpol yang besar dan banyak sehingga harus mengakomodir banyak menteri dari partai-partai itu," ujarnya.

Kendati demikian, Ujang tidak terlalu mempermasalahkan terkait menteri yang ditunjuk Prabowo-Gibran merupakan kader partai atau berlatarbelakang profesional.

Terpenting, katanya, para menteri yang sudah dipilih mampu bekerja dan berintegritas.

"Yang jelas baik (menteri) dari parpol maupun profesional, mencari orang yang hebat, bisa bekerja, dan ahli, serta menerjemahkan visi dan misi serta bisa menerjemahkan program-program hingga mengimplementasikan di kementerian," tuturnya.

Ketika ditanya terkait pos kementerian mana yang harus diisi oleh profesional, Ujang secara tegas mengatakan Kementerian Keuangan.

11 Parpol

Selain 6 parpol yang memiliki kursi di DPR. parpol non-parlemen atau parpol yang tidak memiliki kursi di DPR tapi mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 juga akan mendapatkan jatah kursi menteri atau wakil menteri.

Adapun parpol di luar parlemen seperti PSI, Partai Gelora, PBB, dan Partai Garuda.

Sehingga menteri di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran diprediksi bakal diisi 11 partai politik.

"Besar kemungkinan koalisi pemerintahan pak Prabowo terdiri 11 partai politik," kata Pengamat Politik Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, Senin (29/4/2024).

Menurut Ray jika ada 11 parpol yang mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran maka setidaknya bakal ada 26 kursi menteri untuk partai politik dari total 34 kursi menteri.

Artinya hanya tersisa 8 kursi bagi kalangan non partai atau untuk profesional.

Sementara itu untuk jatah menteri, menurut Ray, nantinya Partai Golkar bisa mendapatkan 5 kursi menteri, Gerindra 5 kursi, Demokrat, PAN, dan titipan menteri Jokowi masing-masing 3 kursi.

Lalu PSI, PBB, NasDem, PKS dan PPP masing-masing mendapatkan 1 kursi menteri.

Sementara itu untuk kemungkinan PKB mendapatkan 2 kursi menteri.

"Total 26 kursi, tinggal 8 kursi yang kemungkinan di isi oleh kalangan non partai politik," jelasnya.

 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com  

Sumber: Tribunnews.com
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved