Presiden Terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto --- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta Prabowo Subianto tidak membawa orang toxic atau bermasalah ke kabinetnya.
TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA --- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan Prabowo Subianto ketika nantinya ditetapkan sebagai Presiden terpilih 2024-2029.
"Untuk presiden terpilih (Prabowo Subianto--red), saya bilang jangan bawa orang toxic ke ke pemerintahanmu, itu akan sangat merugikan kita," ujar Luhut Binsar Panjaitan dalam acara 'Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth' di Jakarta pada Jumat (3/5/2024) lalu.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkfli Hasan alias Zulhas pun merespons pesan Luhut Binsar tersebut kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto, untuk tidak membawa orang 'toxic' ke kabinet di pemerintahan mendatang.
BERITA VIDEO : SEOLAH GEMAS, PRABOWO SUBIANTO GUNCANGKAN TUBUH ANIES HINGGA TERDORONG
Zulhas mengatakan, dirinya yakin Prabowo Subianto pasti tahu mana yang terbaik.
"Itu Pak Prabowo sebagai presiden terpilih punya hak prerogatif," kata Zulhas di kawasan SCBD, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (5/5/2024).
Kemudian Zulhas juga berujar, kalau penunjukkan menteri di kabinet nanti adalah hak prerogatif dari presiden.
Ia berkata, jika Prabowo Subianto mengetahui mana yang terbaik untuk pemerintahannya.
"Terserah beliau saja. Tahu yang terbaik ya," imbuhnya.
PKS gabung kubu Prabowo-Gibran, apakah Gelora akan keluar?
Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro menilai, Partai Gelora tak akan keluar jika PKS bergabung dengan koalisiPrabowo-Gibran.
Agung mengatakan, jika tinggal nantinya tergantung sosokPrabowoSubiantoyang mengelola pihak internalnya.
"Yang penting distribusi sumber dayanya (resources) jelas dan komunikasi politik dengan PKS - Gelora lancar," kata Agung saat dihubungi, Jumat (3/5/2024).
Tetapi jika Gelora keluar dari koalisi kata Agung, akan merugikan Partai tersebut.
BERITA VIDEO : GELORA TERANG-TERANGAN TOLAK PKS MERAPAT KE KOALISI PRABOWO-GIBRAN
Sebab, Partai Gelora hingga perhelatan Pilpres 2024 ini belum sukses duduk di parlemen.
"Ketidaksetujuan Gelora terhadap PKS ini sebatas alarm politik yang mengingatkanPrabowoagar tetap obyektif, dan hati-hati menerima partai baru yang ingin masuk koalisi," imbuhnya.
Diketahui, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyampaikan presiden terpilihPrabowoSubiantotetap terbuka, bagi PKS bergabung ke dalam koalisi pemerintahan baruPrabowobersama Gibran Rakabuming Raka.
Saras sapaan akrabnya menyatakan, jikaPrabowonantinya akan mengedepankan persatuan dalam pemerintahannya mendatang.
Termasuk kata dia, persatuan di kalangan elite politiknya.
"Sampai sekarang pun tentunya pintu selalu terbuka. Karena PakPrabowosekali lagi selalu kedepankan persatuan Indonesia, terutama dari kalangan elitnya," tutur Saras dikutip Kamis (2/5/2024).
Dengan demikian tutur Saras, pihaknya kini masih terbuka untuk mengajak pihak manapun bergabung ke dalamPrabowo-Gibran.
Termasuk, kemungkinan PKS bergabung ke dalam koalisi.
Selanjutnya keponakan dariPrabowoitu menyebut, kalau keputusan bergabung atau tidaknya dalam koalisi berada di tangan para pimpinan parpol.
"Untuk saat ini tentunya kita masih sangat terbuka untuk pihak manapun yang mungkin akan bergabung ataupun tidak itu ada di pihak daripada pimpinan dan juga tentunya ketua-ketua dari partai-partai," ujar Saras.
Selain itu dirinya pun menambahkan, dinamika politik masih terus bergerak dinamin pasca pilpres 2024.
Karenanya, apapun masih bisa terjadi hinggaPraboworesmi dilantik Presiden RI.
"Dinamika politik tentunya masih sangat dinamis, organik, apapun bisa terjadi," imbuhnya.
Sebelumnya, Partai Nasdem dan PKB terang-terangan menunjukkan sinyal mendekat ke presiden-wakil presiden (wapres) terpilihPrabowoSubianto-Gibran Rakabuming Raka selaku pemenang Pilpres 2024.
Sementara, PKS pun menyatakan telah mengundangPrabowosebagai presiden terpilih untuk hadir ke DPP PKS dalam waktu dekat dan memberikan ucapan selamat dan dukungannya langsung.
Menanggapi wacana PKS yang membuka pintu kerjasama mendukung pemerintahanPrabowo-Gibran, Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, apabila PKS menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju, maka akan menjadi sinyal pembelahan antara PKS dengan massa ideologisnya.
"Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya," kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Minggu (28/4/2024).
Menurutnya, PKS selama masa kampanye Pilpres 2024 melakukan serangan negatif secara masif kepadaPrabowo-Gibran, terutama kepada Gibran Rakabuming Raka, WaliKota Solo dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosokPrabowo-Gibran," katanya.
Dia mengingatkan publik dengan narasi yang menurutnya muncul dari kalangan PKS. Narasi itu adalah menganalogikan bahwa Nabi Musa tidak perlu berutang kepada Firaun, karena dahulu Anies Baswedan diusung menjadi calon Gubernur Jakarta pada 2017 oleh Partai Gerindra.
Mahfuz juga mengungkapkan, bahwa PKS selama ini kerap memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat.
Salah satu contohnya menurut dia, adalah cap pengkhianat kepadaPrabowokarena bergabung dalam Kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma'ruf Amin pada 2019, yang menurutnya muncul dari PKS.
"Ketika pada 2019PrabowoSubiantomemutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepadaPrabowoSubianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS," ujarnya.
Dirinya menegaskan, bahwa selama ini Jokowi danPrabowotelah mengingatkan untuk tidak menarasikan membelah politik dan ideologi.
"Narasi-narasi yang beresiko membelah lagi masyarakat secara politis dan ideologis. Padahal itu yang sering diingatkan oleh Presiden Jokowi dan capresPrabowo," kata Mahfuz.
lihat foto
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.