Aturan Mengenai UN, Kurikulum, dan Zonasi Bakal Dikeluarkan di Awal Tahun Ajaran Baru

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA - Pemerintahan baru dan menteri pendidikan baru kerap membawa perubahan pada sistem pendidikan nasional.

Penunjukan Abdul Muti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) pada Kabinet Merah Putih yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto juga diperkirakan akan membawa kebijakan baru di sektor pendidikan.

Beberapa waktu lalu berembus kabar bahwa pemerintahan baru akan kembali menerapkan ujian nasional (UN) bagi siswa kelas akhir dari SD sampai SMK dan SMA.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyatakan, pihaknya masih melakukan kajian terhadap kebijakan zonasi pada  Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) , kurikulum pendidikan, dan Ujian Nasional (UN).

Ia mengatakan, kepastian mengenai kelanjutan sejumlah kebijakan pendidikan tersebut akan diumumkan pada awal tahun ajaran baru.

"Itu semuanya masih dalam proses pengkajian karena kan kami tidak mungkin melakukan perubahan di tengah tahun ajaran. Jadi perubahan itu, perubahan atau tidak ada perubahan itu akan kami sampaikan di awal tahun ajaran," ujar Abdul Muti di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Terkait program zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB), Abdul Mu'ti mengatakan Kemendikdasmen akan melibatkan para kepala dinas pendidikan provinsi.

Kemendikdasmen ingin mendengarkan masukan dari para kepala dinas pendidikan.

"Nanti kami akan mengundang dinas pendidikan Provinsi seluruh Indonesia untuk rapat terkait dengan zonasi," ucapnya.

Kajian yang sama, menurut Abdul Mu'ti, juga dilakukan terhadap pelaksanaan UN.

Pemerintah akan menentukan nasib mengenai kelangsungan UN berdasarkan kajian tersebut.

"UN nanti kita akan melakukan pengkajian. Semuanya masih dalam proses pengkajian," katanya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com