Aksi Massa di Depan Markas Polda Metro, Desak Polisi Usut Kasus yang Diduga Libatkan Keluarga Jokowi

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA - Ratusan orang menyuarakan desakan agar polisi mengusut sejumlah kasus yang mangkrak selama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Mereka menilai, Jokowi selama menjadi presiden lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi, namun gagal memenuhi aspek hukum.

Beberapa proyek yang disorot antara lain Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Rempang, dan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2).

Pada kesempatan itu, massa juga menyampaikan dukungan kepada Polri agar mengusut tuntas berbagai kasus yang melibatkan pejabat pemerintah dan keluarga Presiden Jokowi. 

"Keinginan kami datang ke Polda agar Polri tetap netral dalam menangani berbagai kasus, karena ke siapa lagi kita meminta perlindungan kalau bukan ke Polri?" kata orator.

Massa juga menyebutkan sejumlah kasus yang harus segera diselidiki, termasuk kasus Pagar Laut di Tangerang, dugaan korupsi Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS), TransJakarta, dana KONI, dana DJKA, Blok Medan, gratifikasi penggunaan jet pribadi, serta kebijakan kelangkaan gas LPG 3 kg yang berdampak pada masyarakat kecil.

Selain itu, massa juga meminta agar Polri dan KPK memeriksa kekayaan Kaesang Pangarep, anak bungsu Presiden Jokowi. Mereka berharap aliran dana dapat terungkap secara jelas dan transparan.

"Kami juga meminta Polri untuk kembali menjadi 'Polisi Rakyat' yang independen, berpegang teguh pada konstitusi, dan tidak berpihak pada siapapun selain pada hukum, kebenaran, dan keadilan," katanya.

Dalam aksi tersebut, massa membawa berbagai atribut seperti spanduk dan bendera bertuliskan "Adili Jokowi" dan "Usut KKN & Hukum Dinasti Jokowi". (m31)