Dedi Mulyadi Bakal Audit Pengembang Perumahan Klaim Bebas Banjir tapi Sekarang Nyatanya Banjir

TRIBUNBEKASI.COM, KARAWANG — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengaku bakal mengaudit pengembang perumahan yang mengklaim bebas banjir ketika menjual unit rumahnya.

Akan tetapi, sekarang ini kondisi perumahan itu terendam banjir hingga 2 meter.

"Nah banyak perumahan janjikan bebas banjir tapi nyatanya banjirnya 2 meter. Nah saya akan audit semuanya," kata Dedi usai acara peletakan batu pertama hunian untuk ASN Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/2/2025).

Dedi menjelaskan, audit itu untuk memastikan apakah analisis dampak lingkungan (amdal) dalam hal ini pengendalian banjirnya pengembang perumahan sudah benar.

"Amdal pengendalian banjirnya betul-betul, jadi ketahuan apakah kesalahan tata ruang atau kesalahan pengembang," imbuhnya.

Dedi juga mengungkapkan, banyak temukan terkait rakyat Jawa Barat tertipu oleh pengembang perumahan.

Baca juga: Banjir di Perumahan Kemang Pratama Akibatkan Jalan dekat Jembatan Ambles

Baca juga: Jadi Tersangka Kasus Pemerasan terhadap Reza Gladys, Nikita Mirzani Resmi Ditahan Polisi

Masyarakat yang sudah membayar biaya perumahan, tetapi tak mendapatkan rumah yang dijanjikan.

"Banyak hal, misal sisi kualitas hingga surat-surat kepemilikan tanah atau rumahnya itu," katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bakal membuat daftar hitam atau blacklist pengembang rumah subsidi yang menjual kualitas hunian buruk ke masyarakat.

Maruarar menyebutkan, pemerintah presiden Prabowo mencanangkan pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk tahun 2025, akan membangun 220 ribu rumah subsidi bagi masyarakat.

"Jadi sesuai arahan pak Prabowo, kita jangan hanya memikirkan kuantitas saja tapi juga kualitasnya. Kita tidak ragu-ragu akan membuat blacklist kepada pengembang nakal itu," katanya usai menghadiri acara peletakan batu pertama hunian untuk ASN Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/2/2025).

Ara sapaannya, telah meminta kepada Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan penyalur rumah MBR ini agar hati-hati memberikan kesempatan kembali kepada pengembang nakal ini.

Baca juga: Kapolri Mulai Bangun Rumah Subsidi untuk Anggota Polri di Karawang, Target 100 Ribu Rumah

Baca juga: Kereta Cepat Whoosh Dorong Pertumbuhan Properti Cikarang, SAVASA Tawarkan Hunian Mulai Rp 1 Miliaran

Dengan daftar hitam yang dibuat nanti, akan dijadikan sebagai panduan bagi masyarakat dan pemangku kebijakan agar lebih hati-hati menggaet pengembang terkait.

"Soal kualitas itu betul saya cek ada yang jelek, tapi ada juga pengembang kualitasnya baik. Ini jadi catatan kita blacklist pengembang yang terbukti tidak bertanggung jawab dan tidak berkualitas sesuai dengan kesepakatan," katanya.

Adapun hingga tahun 2025, Kementerian PKP ditargetkan untuk bisa membuat 220 ribu hunian layak bagi masyarakat, dengan realisasi sejak Oktober 2024 hingga Maret 2025 rumah yang sudah dibangun sebanyak 118 ribu unit.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia.

Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News

Ikuti saluran TRIBUN BEKASI di WhatsApp.