Pramono Yakin Tanpa Menggusur Warga, Normalisasi Sungai Ciliwung Kurangi 40 Persen Banjir di Jakarta

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA — Program normalisasi Sungai Ciliwung dapat mengurangi risiko banjir di Jakarta hingga 40 persen. 

“Kalau itu (normalisasi Sungai Ciliwung) bisa dilakukan maka 40 persen potensi banjir Jakarta itu akan tertangani dengan baik,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Gedung Kementerian PU, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (13/3/2025).

Pramono menegaskan, dalam proses normalisasi Sungai Ciliwung, Pemprov DKI Jakarta akan mengedepankan pendekatan secara manusiawi kepada warga terdampak.

Dia juga menyampaikan, pemerintah tidak akan melakukan penggusuran.

Baca juga: Dedi Mulyadi Soroti Soal Normalisasi, Bupati Bekasi Bakal Sikat Tanah Bersertifkat di Bibir Sungai

"Dalam melakukan normalisasi ini kita betul-betul akan melakukan pendekatan kepada warga secara manusiawi dan kami berprinsip tidak akan melakukan penggusuran," jelas Pramono.

Adapun dalam proyek normalisasi ini, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian PU dan ATR/BPN untuk pengadaan lahan di sepanjang Sungai Ciliwung.

Sementara, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyebutkan, pemerintah akan menyiapkan lahan seluas 11 hektar atau sepanjang 16 km dari Kelurahan Pengadegan hingga Kelurahan Rawajati. 

“Kita sudah buat timeframe untuk pengadaan tanahnya dan skema-skema sertifikasinya tadi sudah kita bahas," kata Nusron. 

Dia menargetkan, proses pengadaan tanah selesai pada akhir Mei 2025 sehingga pembangunan fisik bisa segera dimulai.

"Kita berharap pada awal bulan Juni kemudian pembangunan itu sudah bisa dilakukan karena lahannya sudah clean and clear," ujarnya.

Nusron menegaskan, normalisasi Sungai Ciliwung bertujuan untuk menjaga ekosistem sekaligus mengendalikan banjir di Jakarta dan sekitarnya. 

Harapannya, langkah ini dapat membantu masyarakat agar tidak mengalami gangguan ekonomi akibat banjir. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, berharap program ini bisa berjalan lancar dan efektif dalam mengurangi risiko banjir.

"Harapan kami banjir di Jakarta berhenti di tahun ini," jelas dia.

Pemerintah pusat sepakat normalisasi

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersinergi untuk mengatasi masalah banjir di Jakarta melalui normalisasi Sungai Ciliwung.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menjelaskan, dalam rapat koordinasi dengan Menteri PU dan Menteri ATR/BPN disepakati untuk melanjutkan normalisasi Sungai Ciliwung.

Hal tersebut disampaikan Pramono di Gedung Kementerian PU, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (13/3/2025).

"Detailnya nanti Kepala Dinas SDA yang akan menyampaikan. Hal-hal yang menjadi hambatan tadi sudah terpecahkan," ujar Pramono.

Dia menekankan, dalam proses normalisasi, Pemprov DKI Jakarta akan mengedepankan pendekatan secara manusiawi kepada warga terdampak. Ia juga menyampaikan, pemerintah tidak akan melakukan penggusuran.

"Dalam melakukan normalisasi ini kita betul-betul akan melakukan pendekatan kepada warga secara manusiawi. Dan kami berprinsip tidak akan melakukan penggusuran," jelas Pramono.

Pramono menuturkan, penanganan masalah banjir bersifat jangka menengah ini didukung sepenuhnya oleh Kementerian PU dan Kementerian ATR/BPN. Melalui upaya ini akan mengurangi hingga 40 persen risiko banjir di Jakarta.

"Kalau itu bisa dilakukan maka 40 persen potensi banjir Jakarta itu akan tertangani dengan baik," imbuhnya.

Sementara, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menuturkan akan memberikan dukungan pengadaan tanah untuk normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 16 km dari Pengadegan hingga Rawajati.

Total luas pengadaan tanah yakni sekitar 11 hektare atau 16 km di sepanjang Sungai Ciliwung.

"Kita sudah buat timeframe untuk pengadaan tanahnya dan skema-skema sertifikasinya tadi sudah kita bahas," kata Nusron.

Dia menargetkan pengadaan tanah selesai pada akhir Mei, sehingga pembangunan fisik dapat dimulai pada awal Juni 2025.

Pramono menargetkan pengadaan tanah selesai pada akhir Mei, sehingga pembangunan fisik dapat dimulai pada awal Juni 2025.

"Kita berharap pada awal bulan Juni kemudian pembangunan itu sudah bisa dilakukan karena lahannya sudah clean and clear," ujarnya.

Nusron mengatakan, normalisasi Sungai Ciliwung ini dilakukan demi menjaga ekosistem serta mengendalikan banjir di Jakarta dan sekitarnya. Harapannya, melalui upaya ini, perekonomian masyarakat tidak terganggu akibat dampak banjir yang terjadi.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo berharap, upaya pengendalian banjir melalui normalisasi Sungai Ciliwung bisa berjalan baik sehingga mengurangi potensi banjir di Jakarta dan sekitarnya.

"Harapan kami banjir di Jakarta berhenti di tahun ini," jelas dia.

(Sumber : Warta Kota, Yolanda Putri Dewanti/m27)