Pengusaha Hotel dan Restoran Akui Pendapatan Lesu Imbas Larangan Wisuda Sekolah oleh Dedi Mulyadi

TRIBUNBEKASI.COM, KOTA BEKASI — Sejumlah pengusaha hotel dan restoran di kawasan Kota Bekasi mengaku tengah mengalami penurunan pendapatan. 

Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bekasi, Wahyudi Yuka mengatakan hal itu imbas diterapkannya aturan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang melarang pelaksanaan wisuda sekolah.

Dedi Mulyadi dinilainya juga tidak memberikan solusi untuk menjaga kelangsungan bisnis industri tersebut.

"Keinginan kami terkait dengan kebijakan ataupun efisiensi apa, kami akan dukung pemerintah gitu, tapi apa yang dikasih solusi dari pemerintah untuk wisata ataupun industri perhotelan," kata Wahyudi, Kamis (15/5/2025).

Wahyudi menjelaskan pihaknya telah menyampaikan surat kepada Dedi.

Besar harapan kedepannya diadakan dialog mengenai solusi, namun hingga kini belum mendapatkan respons.

Baca juga: Cek Harga Emas Batangan Antam di Bekasi, Kamis Ini Anjlok Rp 20.000 Per Gram, Dibanderol Segini

Baca juga: Puluhan Atribut Ormas di Kota Bekasi Dicopot Satpol PP

“Kemarin kita bulan ini tuh ada halal-bihalal dengan PHRI Jawa Barat, kota kabupaten 27 ya se-Jawa Barat, awalnya memang kami sudah bersurat tapi dari pak Gubernur ini masih nunggu waktu gitu,” jelasnya.

Wahyudi menuturkan sebagai solusi ia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk membuat beragam event berskala besar untuk industri perhotelan dan restoran tetap bergeliat. 

Contohnya serupa kegiatan olahraga atau seni budaya yang melibatkan beragam daerah.

“Saya secara pribadi sih berharap gitu ya. Pemerintah membuat beberapa event lah, contoh misalkan event lari, event budaya, tapi skalanya jangan skala Kota Bekasi tapi skalanya Jawa Barat dan nasional gitu, ada pemantik, dan ini kami roadshow nih, kerja sama dengan pemerintah kota lainnya gitu ya, misalnya startnya dari Kota Bekasi, lanjut ke Kota Bandung, lanjut ke Kota Banjar, Pangandaran atau Jakarta. Nah ini kan jadi luar biasa nih,” tuturnya.

Selain itu Wahyudi menyampaikan faktor efisiensi anggaran pemerintah juga berdampak pada okupansi hotel dan restoran. 

Kegiatan dinas dan kunjungan kerja yang sebelumnya perlu menyewa penginapan kini berkurang drastis.

Baca juga: Korban Penipuan Mengaku Dimintai Uang Pelicin Rp 35 Juta oleh Anggota Polres Metro Bekasi Kota

Baca juga: Diperiksa Polda, Waketum TPU Rizal Fadillah Dicecar 70 Pertanyaan soal Tudingan Ijazah Palsu Jokowi

Ditambah Kota Bekasi yang minim destinasi wisata memang sangat bergantung pada kegiatan seremonial dan acara pemerintah sebagai penopang industri perhotelan.

"Beberapa kota kabupaten se-Jawa Barat atau Indonesia pasti kan yang wisatanya jalan udah pasti lebih banyak wisata. Tapi kalau kayak Kota Bekasi nih, kan sulit,” ucapnya.

“Iya sekarang pemangkasan, contoh misalkan anggota dewan dari kota mana yang biasanya nginep, yang biasanya apa atau dinas dari luar kota nginep gitu ya kunjungan ke DPR di kota Bekasi, jadi kunjungan ke dinas kota Bekasi jadinya hilang, nah itu kan pengaruh,” tambahnya.