Butuh Uang Harian, Sejumlah Driver Ojol di Kota Bekasi Tak Ikut Mogok Massal Tetap Aktifkan Aplikasi

TRIBUNBEKASI.COM, KOTA BEKASI --- Ribuan pengemudi Ojek Online (Ojol) se Jabodetabek dikabarkan akan melakukan mogok massal matikan aplikasi dan demo ke Jakarta pada Selasa (20/5/2025).

Namun aksi mogok massal dan matikan aplikasi tersebut tidak sepenuhnya diikuti oleh pengemudi ojol.

Contohnya Adhika (29), pengemudi Ojol asal Kota Bekasi ini mengatakan akan tetap beraktivitas mengaktifkan aplikasi untuk menerima orderan.

“Saya tidak ikut demo, tetap aja narik penumpang besok,” kata Adhika saat ditemui jurnalis TribunBekasi.com, Senin (19/5/2025).

Baca juga: Besok, Seluruh Driver Ojol di Karawang Sepakat Matikan Aplikasi dan Mogok Massal

Adhika menjelaskan alasannya tidak ikut aksi mogok massal dan mematikan aplikasi karena ia sangat membutuhkan duit harian.

Jika seandainya besok ia ikut aksi, dirinya justru khawatir tidak bisa memiliki uang untuk menghidupi kebutuhan sehari-sehari.

“Saya soalnya lagi butuh uang juga, jadinya tidak ikut ke Jakarta (Aksi),” jelasnya.

Hanya saja Adhika mempastikan kalau dirinya mendukung adanya aksi tersebut khususnya mengenai permintaan penurunan pembagian profit antara pengemudi dengan pemilik aplikasi.

“Tetap saya dikung aksi, karena saya keberatan soal pembagian profit, seharusnya kami yang paling banyak, karena perusahaan tidak bertanggung jawab sama kami di lapangan,” tuturnya.

Senada disampaikan pengemudi Ojol lainnya bernama Imam (28) yang menyampaikan hal serupa dengan Adhika untuk tetap mengaktifkan aplikasi guna menerima orderan penumpang.

Ia beranggapan saat ini pendapatannya sebagai pengemudi Ojol tengah dirasa kurang, sehingga berniat untuk mengejar target.

“Saya tetap narik, soalnya memang lagi susah juga dari duitnya,” singkat Imam.

Diberitakan sebelumnya, masyarakat yang biasa naik transportasi online seperti ojol atau taksi online akan kesulitan, Selasa (20/5/2025).

Sebab mulai siang hari mereka akan demo besar-besaran, mematikan aplikasi.

Dalam aksi bertajuk 'Aksi Akbar 205', para pengemudi online menyuarakan penolakan terhadap besarnya potongan dari aplikator serta skema tarif murah yang dinilai merugikan mereka. 
 
Pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia (GARDA) pun terpaksa menggelar aksi demo.

Ketua Umum GARDA Indonesia Raden Igun Wicaksono mengatakan, pelanggaran potongan biaya oleh aplikator telah merugikan pengemudi. 

"Saat ini, potongan dari pendapatan mitra diklaim bisa mencapai hampir 50 persen, jauh melebihi batas maksimal 20 persen yang diatur dalam Kepmenhub KP No.1001/2022," tutur Igun kepada Kompas.com, Senin (19/5/2025). 

Menurut Igun, aksi ini juga menuntut pemerintah dan DPR RI untuk menindak tegas perusahaan aplikasi transportasi daring yang dianggap melanggar regulasi.

"Jika pemerintah tidak bertindak, maka kami yang akan bertindak. Tidak ada ampun bagi aplikator pelanggar regulasi," tegasnya.  

BERITA VIDEO : SEJUMLAH DRIVER OJOL LEBIH PILIH TETAP NARIK DI TENGAH RENCANA DEMO BESAR-BESARAN

Menurut Igun, aksi ini merupakan bentuk akumulasi kekecewaan terhadap lemahnya penegakan regulasi oleh pemerintah yang dinilai merugikan para pengemudi. 

Setidaknya ada lima tuntutan dalam aksi 205 besok, di antaranya: 

- Presiden RI dan Menteri Perhubungan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang melanggar Permenhub PM No.12 Tahun 2019 dan Kepmenhub KP No.1001 Tahun 2022. 

- Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan dengan Kemenhub, asosiasi pengemudi, dan aplikator. 

- Penetapan potongan maksimal 10 persen bagi aplikator dari pendapatan mitra pengemudi. 

- Revisi sistem tarif penumpang, termasuk penghapusan sistem seperti aceng, slot, hemat, dan prioritas yang dinilai merugikan mitra. 

- Penetapan tarif layanan makanan dan pengiriman barang dengan melibatkan asosiasi, regulator, aplikator, dan YLKI.

Igun menjelaskan, aksi dijadwalkan dimulai pada pukul 13.00 WIB dan akan menyasar sejumlah titik strategis di Jakarta. 

"Aksi akan berpusat di beberapa lokasi, seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Istana Merdeka, DPR RI, kantor-kantor perusahaan aplikasi, serta berbagai lokasi lain yang berkaitan dengan layanan transportasi daring," tambahnya. (M37)