Membandingkan Program Cegah Tawuran Dedi Mulyadi vs Pramono Anung, Mana yang Lebih Efektif?

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA - Tawuran menjadi masalah di banyak daerah, termasuk di wilayah Jawa Barat (Jabar) dan Jakarta.

Gubernur Jabar maupun Gubernur Jakarta pun terus mencari terobosan untuk menghilangkan tawuran. 

Program mengirim anak-anak bermasalah ke barak militer menjadi salah satu program yang dipilih untuk mengatasi tawuran.

Program ini menuai pro dan kontra. Di sisi lain, ada juga yang menggunakan pendekatan humanis yakni mengirim  anak-anak bermasalah ke perpustakaan.  

Syarifudin, warga Jakarta Timur, membandingkan program Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam mengatasi tawuran pelajar.  

Mana yang lebih efektif mencegah aksi kekerasan di antara remaja?

Syarifudin mengaku mendukung kebijakan Dedi Mulyadi.

Menurut dia, cara Pramono Anung yang membina pelaku tawuran secara humanis tidak efektif untuk mengubah perilaku anak.

Berbeda dibandingkan dengan Dedi Mulyadi yang menggunakan cara membawa siswa bermasalah ke barak militer.

"Menurut saya anak-anak zaman sekarang enggak kayak dulu. Kalau dulu kita banyak baca buku, beda sama anak sekarang yang dari kecil biasa main handphone," kata Syarifudin, Rabu (21/5/2025).

Menurutnya pendekatan humanis lewat program pembinaan keagamaan dan edukasi lebih tepat dilakukan saat anak masih usia dini, bukan ketika anak-anak menginjak usia remaja.

Sehingga bila anak-anak remaja yang dianggap bermasalah karena melakukan tawuran diajak ke perpustakaan, maka hal tersebut dianggap tidak akan efektif mengubah perilaku.

Dia merasa program pembinaan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dengan mengirim anak-anak bermasalah ke barak TNI lebih tepat, karena mampu mendisiplinkan anak.

"Kalau diajak ke perpustakaan, nanti cuma membaca pas ada petugas yang mengawasi saja. Formalitas biar enggak dimarahi saja. Menurut saya lebih efektif program Jawa Barat," ujar Syarifudin.

Meski terdapat penolakan, ada warga yang menyatakan bahwa publik sepatutnya memberikan kesempatan dan waktu bagi Pemprov DKI Jakarta untuk menjalankan program pembinaan.

Warga Jakarta Timur, Sumantri (43) menuturkan terlampau dini bila menilai program pembinaan keagamaan dan edukasi digagas Pramono Anung tidak efektif mencegah kenakalan remaja.

Baginya butuh waktu untuk menilai efektif atau tidaknya setiap program yang bertujuan baik, sehingga dia menyatakan bahwa program tersebut dapat efektif bila berjalan dengan baik.

"Programnya bagus, tapi apakah efektif perlu dilihat dulu. Seperti mengajak anak-anak ke perpustakaan, itu tetap perlu diawasi pemerintah. Apakah anak itu benar belajar atau tidak," tutur Sumantri.

Menurutnya ide Pramono mengajak anak-anak ke perpustakaan baik, karena buku merupakan sumber ilmu pengetahuan sekaligus dapat memberikan pemahaman tentang kehidupan.

Sumantri optimis bila anak-anak serius membaca beragam buku, maka anak-anak tidak hanya menjadi lebih pintar tapi juga dapat mengubah perilaku anak-anak agar tidak berbuat onar.

Dia juga mengapresiasi program memperpanjang jam operasional taman, sehingga anak-anak yang gemar berolahraga memiliki wadah untuk menyalurkan minatnya.

"Program DKI Jakarta dan Pemprov Jawa Barat sebenarnya sama-sama bagus. Cuma ketika anak-anak tetap perlu ada pengawasan, baik dari orangtua, guru, maupun pemerintah," lanjut Sumantri.

Berbeda dengan Sumantri yang menilai butuh waktu untuk menilai program, Kusheri (48) mengatakan tidak sependapat dengan program Pemprov DKI Jakarta dalam pembinaan.

Alasannya kasus tawuran remaja di Jakarta sudah kerap terjadi, dan sudah banyak merenggut korban jiwa, korban luka, maupun mengakibatkan kerugian material.

Kusheri mengatakan dengan kondisi kasus kenakalan remaja sekarang program pembinaan mengirim anak ke barak militer lebih tepat, karena dapat mendidik anak menjadi disiplin.

"Menurut saya kurang efektif, kalau yang efektif itu seperti program (Gubernur Jawa Barat) pak Dedi Mulyadi. Saya lebih pro ke program pak Dedi Mulyadi daripada Gubernur DKI Jakarta," kata Kusheri.

Menurut Kusheri, program pembinaan keagamaan dan edukatif diperlukan, tapi untuk membina anak-anak yang dianggap bermasalah lebih tepat melalui cara tegas dan disiplin.

Kusheri menyarankan Pemprov DKI Jakarta sebaiknya menggabungkan antara program pembinaan di Jakarta saat ini, dengan program pembinaan digagas Pemprov Jawa Barat.

Sehingga naik program pembinaan keagamaan, edukasi, dan disiplin ala militer dapat berjalan bersamaan untuk membina anak-anak yang dianggap bermasalah.

"Kalau bisa ya programnya KDM (Kang Dedi Mulyadi) dengan program Pemprov DKI Jakarta disatukan. Jadi efektif dalam membina dan mencegah anak-anak tawuran," ujar Kusheri.

Surat Terbuka

Di sisi lain, anggota DPRD Jabar dari Fraksi PKB, Maulana Yusuf Erwinsyah menyampaikan surat terbuka Dedi Mulyadi.

Surat terbuka yang diunggah di media sosial pribadinya itu, meminta agar Dedi Mulyadi turut memperhatikan anak-anak yatim dan yatim piatu yang tinggal di Rumah Panti Asuhan di bawah Pemprov Jabar. 

Maulana membandingkan, bagaimana perhatian Dedi Mulyadi kepada siswa SMP dan SMA sederajat di Jabar yang "nakal" dan dibina melalui program pendidikan berkarakter Pancawaluya, di Dodik Rindam III Siliwangi, Lembang Kabupaten Bandung Barat.

Dikatakan Maulana, program pendidikan berkarakter yang digagas Dedi Mulyadi memiliki niat baik, untuk menyelamatkan anak-anak yang dikategorikan oleh akang sebagai anak nakal. 

"Namun, perhatian berlebih yang Kang Haji (Dedi Mulyadi) berikan pada anak titipan (peserta) program ini terasa mencolok, mereka sangat diistimewakan, dibandingkan dengan minimnya perhatian terhadap anak-anak asuh resmi di panti asuhan yang dikelola oleh pemerintah provinsi," ujar Maulana, Rabu (21/5/2025).

Menurutnya, perhatian besar yang diberikan Dedi Mulyadi kepada peserta pendidikan berkarakter itu, dinilai mengabaikan anak-anak yang sudah lebih dulu dititipkan kepada negara melalui panti asuhan.

"Di bawah UPTD Griya Ramah Anak milik Dinas Sosial Jawa Barat, kita punya 820 anak asuh tersebar di panti-panti di Garut, Bandung, Subang, Bogor, hingga Pangandaran. Anak-anak itu ada yang yatim, ada yang korban kekerasan seksual, ada yang korban KDRT, bahkan ada yang sejak kecil tidak tahu siapa orang tuanya. Mereka tidak bandel. Mereka tidak berulah. Tapi mereka hidup dalam senyap dan luka," katanya.

Maulana juga menyinggung soal peserta pendidikan berkarakter yang seolah diberikan segalanya, mulai dari jemputan, makan teratur, pakaian seragam, liputan media, perayaan di halaman Gedung Sate. Padahal, mereka belum tentu lahir dari anak kurang mampu.

"Sementara nasib anak-anak panti di bawah naungan resmi Kang Haji, kedatangan mereka ada yang ditemukan karena dibuang, atau diserahkan karena keterpaksaan ekonomi, yang bahkan bajunya masih sobek, bahkan untuk sekedar jajan pun tidak ada, tempat tidurnya jauh dari kata layak, bangunannya sebagian memprihatinkan, dan mimpinya semakin kecil karena merasa tidak dianggap," ucapnya.

Dalam catatannya, anggaran program Pendidikan Karakter Pancawaluya mencapai Rp3,2 miliar untuk 275 anak selama 30 hari. Itu berarti satu anak dibiayai Rp11,6 juta per bulan. 

"Sementara anak-anak panti hanya mendapat sekitar Rp1,3 juta per bulan, delapan kali lipat lebih kecil. Padahal mereka bukan anak nakal, mereka anak korban. Merekalah Kang, sebenarnya anak yang betul-betul harus diberikan perhatian lebih!," katanya.

"Kang, ini tentang keberpihakan. Tentang siapa yang kita peluk dan siapa yang kita biarkan menggigil di pojok ruang panti," tambahnya.

Di akhir suratnya, Maulana menyarankan agar Dedi Mulyadi berkunjung ke tempat panti asuhan atau membawa para anak panti keliling kota atau museum.

"Semoga surat ini sampai ke ruang batin Kang Haji. Semoga suara anak-anak itu tak hanya jadi statistik di laporan tahunan pemerintah, melainkan mengetuk pintu nurani yang pernah percaya bahwa yang kecil dan lemah harus didahulukan," katanya.

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com